Home » Lingkungan » Lemahnya Penggerakan Aktivis Dalam Menilik Mutiara Hitam di Bumi Teuku Umar

Lemahnya Penggerakan Aktivis Dalam Menilik Mutiara Hitam di Bumi Teuku Umar

IMG_20240509_015822

ACEH BARAT_ Dengan kekayaan sumber daya alam, termasuk mutiara hitam (Batubara) memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat. 

Namun menurut Komunitas Lindungi Hutan, Ketua koordinator Wilayah Aceh Barat, Maulana Ridwan Raden, bahwa pengelolaan batu bara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaatnya, sambil meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan serta sosial.

Kekhususan Pengelolaan Batu Bara di Aceh

Otonomi Khusus Aceh (Otsus) memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk batu bara, hali itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 

Menurut Maulana Ridwan Raden, hal ini memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengatur dan mengawasi aktivitas pertambangan batu bara di wilayahnya.

“Peran penting Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan batu bara (IUPB) dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan,”ujar Maulana Ridwan Raden.

Perlunya Pengawasan yang Ketat

Sebab itu, pentingnya regulasi ketat untuk memastikan perusahaan mematuhi standar lingkungan dalam operasi mereka, termasuk pencegahan tumpahan batu bara dan penanganan limbah secara aman.

“Perusahaan tambang pun memiliki tanggung jawab sosial dalam mencegah dan menangani ceceran batu bara, termasuk upaya pemantauan dan mitigasi risiko,”ungkap Maulana Ridwan Raden.

Fenomena yang terjadi di Aceh Barat dalam setahun ini sangat berbeda, menurut Maulana Ridwan Raden, para pihak yang melaksanakan aktivitas tambang seolah melepas tanggung jawab sosial nya. 

“Terkait permasalahan tumpahnya batu bara yang mencemari pantai desa Peunaga Rayeuk Meureubo, para pihak yang selama ini melakukan aktivitas penambangan batu bara, pelaku ekspor dan pengguna bahan bakar batu bara di Aceh Barat dan Nagan Raya, tetap saja tidak ada yang mengaku memiliki batu bara yang tumpah ke laut itu,”jelas Maulana Ridwan Raden.

Hampir Terjadi Lempar Batu Sembunyi Tangan

Setalah ada pembahasan Tim Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), DLHK Aceh, DLHK Aceh Barat, serta perwakilan perusahaan tambang batu bara di Aceh Barat dan Nagan Raya, juga pihak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1-2 Nagan Raya, barulah mendapat angin segar mengenai tanggung jawab para pihak yang melakukan penambangan tersebut.

“Sempat terjadi lempar batu sembunyi tangan, informasi yang kami dapatkan kedua perusahaan sempat tidak mengaku kepemilikan tumpahnya batu bara tersebut,”cetus Maulana Ridwan Raden.

Selain kasus di pantai peunaga rayeuk, baru-baru ini juga terjadi tumpahan batu bara di sepanjang jalan meulaboh – tutut, tumpahnya mutiara hitam ini kuat dugaan berasal dari proses hauling kendaraan roda empat yang melintasi jalan tersebut.

“DPRK Aceh Barat pun sudah mendesak Pemkab Aceh Barat untuk mencari solusi terhadap penggunaan jalan hauling batu bara tesebut,”kata Maulana Ridwan Raden.

Minimnya Penggerakan, Ada Apaya?

Hasil amatan Maulana Ridwan Raden, semua terdiam seolah-olah para pemuda dan aktivis ini sudah berada di genggaman para pihak pertambangan tersebut.

“Pertanyaan nya, apa peran pemuda melihat hal tersebut?, Kemana pergi nya para aktivis mahasiswa?, Kemana perginya para aktivis lingkungan di Aceh Barat?, terkhusus para pemuda asli Aceh Barat, ini akan muncul indikasi kecurigaan dan dugaan dari masyarakat sendiri apakah karena keterikatan proposal kegiatan ataupun hal lain sehingga mengganggu indepensi para pemuda tersebut,” Maulana Ridwan Raden.

Kata Maulana Ridwan Raden, pemuda saat ini harus bangkit untuk menyuarakan permasalahan yang terjadi saat ini bukan berarti mengganggu investasi. namun menjaga lingkungan dan investasi itu lebih bagus dari pada hanya melihat dan meratapi saja kejadian ditanah kelahirannya.

“Semoga ada jiwa yang masih peduli akan kebangkitan pemuda dan mahasiswa Aceh Barat mengenai permasalahan batu bara yang terjadi di Bumi Teuku Umar ini,” tutup Maulana Ridwan Raden.|| Alfian Akbar

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…