Home » Hukum/Kriminal » Lantai Gedung UNIMAL Ambruk, TTI Desak Polda Aceh Bongkar Dugaan Skandal Proyek Rp117 Miliar

Lantai Gedung UNIMAL Ambruk, TTI Desak Polda Aceh Bongkar Dugaan Skandal Proyek Rp117 Miliar

IMG-20250922-WA0008

LHOKSEUMAWE– Proyek pembangunan Gedung Universitas Malikussaleh (UNIMAL) Lhokseumawe kembali menjadi sorotan setelah insiden ambruknya lantai saat proses pengecoran. Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai kejadian ini bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan indikasi kuat adanya persoalan serius dalam manajemen proyek senilai Rp117,76 miliar yang dikerjakan PT Bumi Karsa, perusahaan asal Makassar.

“Untuk mengungkap kasus ini terang benderang, kami minta Dirkrimsus Polda Aceh membentuk tim khusus. Kalau perlu, libatkan ahli forensik konstruksi dari kampus,” tegas Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Senin 22 September 2025.

Proyek ini ditetapkan sebagai kontrak single year sejak Juli 2024, namun hingga September 2025 pekerjaan belum tuntas. Padahal, kontrak single year seharusnya selesai dalam satu tahun anggaran. “Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar, mengapa kontrak tidak diputus meski sudah melewati batas waktu pelaksanaan?,” tanya Nasruddin.

Menurut TTI, indikasi kelalaian terlihat dari berbagai sisi. Pertama, pekerjaan tidak sesuai dengan schedule pelaksanaan. Kedua, manajemen proyek dinilai buruk. Ketiga, kualitas bangunan diragukan, terbukti dari ambruknya lantai saat pengecoran. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut dianggap cukup untuk membuka mata publik tentang lemahnya pengawasan proyek strategis ini.

TTI juga mendesak Kepala Balai Pelaksana Permukiman Provinsi Aceh, Kasatker, serta PPK untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik. “Mengapa kontrak tidak diputus? Apa pertimbangan hukumnya? Publik berhak tahu, apalagi ini menyangkut anggaran negara dalam jumlah besar,” kata Nasruddin.

Kasus ambruknya lantai UNIMAL ini menambah daftar panjang proyek infrastruktur di Aceh yang bermasalah. Bila dibiarkan, bukan hanya kualitas bangunan pendidikan yang dipertaruhkan, tetapi juga kredibilitas pemerintah dalam menjaga akuntabilitas proyek. (DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…