ACEH TENGGARA– Dugaan praktik prostitusi yang disertai dugaan eksploitasi anak di bawah umur di Desa Tualang Lama, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, terus menjadi sorotan. Setelah menerima laporan masyarakat, Ketua Lembaga Anti Narkotika Nasional (LANN) Aceh Tenggara, Habibullah, kembali mendesak aparat segera mengusut dugaan tersebut secara menyeluruh, Sabtu 25 Juli 2026.
Menurut Habibullah, persoalan yang menyangkut dugaan prostitusi dan perlindungan anak tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Ia meminta kepolisian bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) segera melakukan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidaknya informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Apabila dugaan ini terbukti, seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Penanganan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus mengusut siapa pun yang diduga menyediakan tempat, memfasilitasi, atau mengambil keuntungan dari praktik tersebut apabila ditemukan alat bukti yang cukup,” kata Habibullah.
Sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat, LANN bersama awak media mendatangi Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara untuk menyampaikan laporan tersebut. Laporan diterima oleh Pelaksana Harian Kepala Bidang Wilayatul Hisbah, Leni.
Namun, menurut Habibullah, hingga kini masyarakat masih mempertanyakan tindak lanjut atas laporan tersebut. Ia mengatakan belum terlihat adanya langkah penertiban maupun pemeriksaan yang diketahui publik, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
“Kami berharap aparat segera turun ke lapangan. Jangan sampai muncul anggapan seolah-olah laporan masyarakat diabaikan. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun apabila ditemukan pelanggaran, proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Habibullah menilai keterbukaan penanganan perkara penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Menurutnya, apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya pihak lain yang diduga berperan menyediakan tempat, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari praktik tersebut, maka penanganannya juga harus dilakukan secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, Ramisin SE, sebelumnya menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
“Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap qanun maupun peraturan yang berlaku, tentu akan kami tindak sesuai kewenangan dan ketentuan hukum,” ujar Ramisin melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu
Berdasarkan penelusuran di lapangan, sejumlah warga mengaku resah terhadap dugaan aktivitas yang dilaporkan. Mereka berharap aparat segera melakukan pemeriksaan agar persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.
Warga juga menyebut lokasi yang dilaporkan berada di sekitar kawasan pelaksanaan suluk dan panti jompo. Menurut pengakuan mereka, kendaraan roda empat kerap keluar masuk kawasan tersebut pada malam hari. Mereka menduga terdapat tiga rumah yang dijadikan lokasi praktik prostitusi.
Meski demikian, seluruh informasi yang diperoleh media dari masyarakat masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Pembuktian sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menindaklanjuti perkembangan informasi tersebut, awak media kembali melakukan konfirmasi kepada Ramisin SE, pada Jumat (24/7/26) terkait tindak lanjut laporan masyarakat mengenai dugaan praktik prostitusi di kawasan Perumahan Suluk Titi Abri.
Menjawab konfirmasi tersebut, Ramisin menyampaikan tanggapan menggunakan bahasa daerah.
“Hoye ndak kite biar ken tetap terus kite pantau dinda.”
Dalam bahasa Indonesia, pernyataan tersebut berarti, “Bukan kita biarkan, tetapi terus kita pantau, Adinda.”
Pernyataan itu menegaskan bahwa menurut Ramisin, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara tidak mengabaikan laporan masyarakat.








