Home » Uncategorized » LANN Desak Pengusutan Dugaan Prostitusi di Deleng Pokhkisen Aceh Tenggara, Satpol PP Tegaskan Terus Lakukan Pemantauan

LANN Desak Pengusutan Dugaan Prostitusi di Deleng Pokhkisen Aceh Tenggara, Satpol PP Tegaskan Terus Lakukan Pemantauan

IMG-20260724-WA0059

ACEH TENGGARA– Dugaan praktik prostitusi yang disertai dugaan eksploitasi anak di bawah umur di Desa Tualang Lama, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, terus menjadi sorotan. Setelah menerima laporan masyarakat, Ketua Lembaga Anti Narkotika Nasional (LANN) Aceh Tenggara, Habibullah, kembali mendesak aparat segera mengusut dugaan tersebut secara menyeluruh, Sabtu 25 Juli 2026.

Menurut Habibullah, persoalan yang menyangkut dugaan prostitusi dan perlindungan anak tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Ia meminta kepolisian bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) segera melakukan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidaknya informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Apabila dugaan ini terbukti, seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Penanganan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus mengusut siapa pun yang diduga menyediakan tempat, memfasilitasi, atau mengambil keuntungan dari praktik tersebut apabila ditemukan alat bukti yang cukup,” kata Habibullah.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat, LANN bersama awak media mendatangi Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara untuk menyampaikan laporan tersebut. Laporan diterima oleh Pelaksana Harian Kepala Bidang Wilayatul Hisbah, Leni.

Namun, menurut Habibullah, hingga kini masyarakat masih mempertanyakan tindak lanjut atas laporan tersebut. Ia mengatakan belum terlihat adanya langkah penertiban maupun pemeriksaan yang diketahui publik, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

“Kami berharap aparat segera turun ke lapangan. Jangan sampai muncul anggapan seolah-olah laporan masyarakat diabaikan. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun apabila ditemukan pelanggaran, proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Habibullah menilai keterbukaan penanganan perkara penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Menurutnya, apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya pihak lain yang diduga berperan menyediakan tempat, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari praktik tersebut, maka penanganannya juga harus dilakukan secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, Ramisin SE, sebelumnya menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

“Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap qanun maupun peraturan yang berlaku, tentu akan kami tindak sesuai kewenangan dan ketentuan hukum,” ujar Ramisin melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu 

Berdasarkan penelusuran di lapangan, sejumlah warga mengaku resah terhadap dugaan aktivitas yang dilaporkan. Mereka berharap aparat segera melakukan pemeriksaan agar persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.

Warga juga menyebut lokasi yang dilaporkan berada di sekitar kawasan pelaksanaan suluk dan panti jompo. Menurut pengakuan mereka, kendaraan roda empat kerap keluar masuk kawasan tersebut pada malam hari. Mereka menduga terdapat tiga rumah yang dijadikan lokasi praktik prostitusi.

Meski demikian, seluruh informasi yang diperoleh media dari masyarakat masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Pembuktian sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti perkembangan informasi tersebut, awak media kembali melakukan konfirmasi kepada Ramisin SE, pada Jumat (24/7/26) terkait tindak lanjut laporan masyarakat mengenai dugaan praktik prostitusi di kawasan Perumahan Suluk Titi Abri.

Menjawab konfirmasi tersebut, Ramisin menyampaikan tanggapan menggunakan bahasa daerah.

“Hoye ndak kite biar ken tetap terus kite pantau dinda.”

Dalam bahasa Indonesia, pernyataan tersebut berarti, “Bukan kita biarkan, tetapi terus kita pantau, Adinda.”

Pernyataan itu menegaskan bahwa menurut Ramisin, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara tidak mengabaikan laporan masyarakat.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…