ACEH TENGGARA_ Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Tenggara (Agara) menyebutkan transparansi pemerintah desa merupakan titik awal melajunya arah penempatan pengelolaan dana desa yang benar. Transparansi itu bisa dilakukan melalui media massa maupun papan informasi desa.
“Pengelolaan dana desa pertama yang diharapkan oleh masyarakat tentunya adalah transparansi. Transparan itu, bisa dilakukan melalui publikasi media massa maupun papan informasi desa, ” Ujar Sumardi dalam Kunjungan Kerja (Kunker) di kantor Camat Lawe Sigala-gala, Senin, 3 Juni 2024.
Lebih lanjut, Sumardi menjelaskan tujuan dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui APBN hingga masuk ke APB-DES, seyogianya tentunya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam konteks sebagai untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sehubungan dengan hal itu, lanjut Sumardi, pada prinsipnya dana desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat melalui APBD adalah kewenangan pemerintah yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa.
“Pemerintah desa harus bertanggungjawab dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pangan dan sandang bagi masyarakat desa,” ujar Sumardi.
Untuk itu, Sumardi mengingatkan kepada pengelola dan pengguna dana desa, khususnya di kecamatan tersebut, agar mengikuti arahan regulasi dana desa yang transparan, akuntabel dan humanis.
“Dapat dilakukan secara terpublikasi melalui media massa maupun papan informasi desa,” jelas Sumardi.
Dalam Kunker tersebut, Ketua PWI Aceh memaparkan terkait transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa kepada pengurus Asosiasi Pemerintah Desa dan seluruh kepala desa di kecamatan Lawe Sigala-gala. (Sultan Habibi)








