Banda Aceh – Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Nursyam, SH, M.Hum, dengan tegas mengingatkan agar penyelesaian perkara perdata tidak berhenti hanya pada putusan tertulis tanpa eksekusi nyata. Pesan ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata di Banda Aceh, Rabu, 20 Agustus 2025.
Rakornis tersebut dihadiri Kajati Aceh bersama jajaran jaksa, perwakilan Polda Aceh, para Hakim Tinggi, pimpinan organisasi advokat, hingga Ketua Pengadilan Negeri dan panitera se-Aceh.
Dalam forum yang dipandu Dr. Taqwaddin itu, tiga Hakim Tinggi menjadi narasumber utama yaitu Irwan Efendi, SH, MH yang membahas problematika pelaksanaan eksekusi, Aimafni Arli, SH, MH memaparkan terkait layanan e-court (efiling, epayment, elitigation) dan Ahmad Sahyuti, SH, MH yang menyajikan materi sistem informasi perkara (Sipokad).
KPT Nursyam menekankan, meskipun pengadilan telah bertransformasi dengan teknologi informasi, hambatan di lapangan tetap menjadi tantangan besar. “Peradilan kita sudah berusaha maksimal, baik prosedural maupun substansial, bahkan dengan e-court. Tapi fakta di lapangan, eksekusi perkara perdata sering tidak mudah,” ujarnya.
Ia menegaskan, keadilan sejati harus hadir nyata bagi masyarakat. “Jangan sampai putusan hanya indah di atas kertas, tapi masyarakat tidak merasakan keadilan karena eksekusi tidak berjalan. Rakornis ini menjadi ruang kita mencari solusi konkret,” tegasnya.
Dengan bacaan basmallah, Nursyam resmi membuka Rakornis yang diharapkan mampu merumuskan percepatan penyelesaian perkara perdata di Aceh, demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. (RED)








