Home » Nasional » KPK Latih Verifikator PANCEK di Bea Cukai DKI, Dorong Budaya Antikorupsi dari Dalam

KPK Latih Verifikator PANCEK di Bea Cukai DKI, Dorong Budaya Antikorupsi dari Dalam

IMG-20250827-WA0031

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggenjot upaya pencegahan korupsi di sektor publik agar tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan berintegritas. Salah satu langkah terbaru adalah mendorong kementerian dan lembaga menerapkan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sebagai instrumen penting untuk menutup celah penyimpangan sekaligus membangun budaya kerja berintegritas.

Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan hal ini saat membuka pelatihan verifikator PANCEK bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) DKI Jakarta. Pelatihan berlangsung 26-28 Agustus 2025 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, dengan peserta 33 pegawai yang nantinya akan menjadi motor penggerak budaya antikorupsi di lingkungan Bea Cukai.

Menurut Aminudin, praktik penyimpangan masih kerap terjadi dalam ekosistem bisnis di kementerian maupun lembaga. Karena itu, KPK menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan yang lebih masif agar komitmen antikorupsi benar-benar membumi, tidak hanya di tataran kebijakan tetapi juga menjadi budaya di level operasional. “Tidak cukup hanya membentuk kapasitas individu, pelatihan ini juga bentuk komitmen Kanwil DJBC DKI Jakarta untuk menanamkan budaya antikorupsi hingga ke unit-unit non-struktural. Para calon verifikator diharapkan menjadi kepanjangan tangan KPK dalam memperkuat pengawasan internal berbasis integritas,” tegasnya.

Ia menambahkan, tanpa pencegahan yang terukur, lembaga publik maupun korporasi rentan terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Kehadiran PANCEK memberi panduan praktis untuk menjaga transparansi, memastikan kepatuhan terhadap aturan, sekaligus mendorong perilaku kerja yang antikorupsi.

Aminudin menekankan bahwa pembentukan verifikator merupakan bagian dari komitmen Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK dalam mendorong iklim usaha bersih sebagaimana diamanatkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Ia menegaskan, pokok konvensi tersebut pada Bab II menyoroti pencegahan korupsi di sektor publik dan pejabat publik, sementara Bab III mengharuskan negara mengkriminalisasi bentuk penyuapan, baik pada pejabat nasional, asing, maupun organisasi internasional.

Komitmen ini, lanjut Aminudin, tidak hanya berlaku bagi Bea Cukai tetapi juga dunia usaha. Perusahaan diminta konsisten membangun tata kelola bebas suap, salah satunya melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Bagi pelaku usaha yang belum mampu memperoleh sertifikasi, aplikasi PANCEK dapat menjadi alternatif panduan untuk memastikan kepatuhan dan integritas tetap berjalan.

Ia mencontohkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang sangat penting untuk menjaga daya saing industri kecil menengah. Ketentuan KITE diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang menegaskan bahwa kemudahan usaha harus selaras dengan prinsip integritas tanpa memberi keuntungan tidak semestinya kepada pejabat publik. Data Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan rerata nilai DJBC berada pada angka 82,89 atau kategori terjaga. Namun jumlah verifikator PANCEK yang baru dua orang dinilai masih minim, sehingga perlu ditambah tenaga terlatih agar pengawasan internal semakin kuat.

Kepala Satgas Akademi Integritas Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Swasti Putri Mahatmi, menambahkan bahwa sinergi pencegahan tidak boleh berhenti di tataran regulasi. Ia menekankan korporasi bukan hanya objek aturan, tetapi juga subjek yang harus proaktif membangun tata kelola transparan dan akuntabel. Melalui pelatihan verifikator PANCEK, KPK mendorong lahirnya agen perubahan di Kanwil DJBC DKI Jakarta yang mampu menjadi pelopor pencegahan dari dalam.

Swasti menegaskan, penerapan PANCEK bukan formalitas, melainkan bagian dari penguatan kepatuhan terhadap regulasi nasional sekaligus mendukung percepatan aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang delik korupsi, nilai integritas, manajemen risiko, hingga pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJBC DKI Jakarta, Ahmad Rofiq, menegaskan dukungan penuh terhadap agenda antikorupsi KPK. Ia menilai PANCEK sebagai instrumen penting untuk memperkuat pengawasan internal Bea Cukai. “Melalui program ini, kami ingin memastikan setiap proses bisnis berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, terutama dalam mengawasi arus keluar masuk barang dari dan ke Indonesia,” ujarnya.

Rofiq juga menegaskan kesiapan Kanwil DJBC DKI Jakarta untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah maupun dunia usaha. Ia berharap lahir budaya kerja yang lebih bersih sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kepabeanan dan cukai. “Dengan adanya verifikator, kami optimistis pengawasan akan lebih kuat dan integritas organisasi semakin terjaga,” pungkasnya.(RED)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…