Home » Daerah » Komisi D DPRK Agara Kritik Penanganan Stunting yang Dilakukan Pemkab

Komisi D DPRK Agara Kritik Penanganan Stunting yang Dilakukan Pemkab

22_13_41_Anggota-DPRK-Aceh-Tenggara-Tgk-H-Marwan-Husni

ACEH TENGGARA_ Wakil Ketua Komisi D DPRK Aceh Tenggara dari Partai PAN, Marwan Husni, soroti penanganan stunting atau gizi buruk yang dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara.

“Harus ada program pengukuran secara serentak untuk anak balita apakah stunting atau tidak. Antropometri (ukuran tubuh) merupakan salah satu cara langsung menilai status gizi, khususnya keadaan energi dan protein tubuh seseorang. Ini perlu dilakukan secara terbuka dan transparan agar diketahui persentase angka stunting yang riil dari desa-desa di Aceh Tenggara, “Ujarnya, Kamis, 13 Juni 2024.

Menurut Marwan Husni, pengukuran pasien stunting ada alat Antropometri yang tersedia di Puskesmas. Pengukuran tersebut sangat penting diterapkan terhadap balita usia 1.000 hari kelahiran untuk melihat perkembangan anak. 

Kata Marwan Husni, penanganan stunting ini agar benar-benar serius dan datanya akurat dari pedesaan dan jangan sampai terjadi manipulasi angka maupun persentase stunting di Aceh Tenggara. 

“Kita tidak inginkan dalam penanganan stunting ini hanya pencitraan dan berfoto-foto. Tetapi ada actionnya dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya balita usia 0 hingga 1.000 hari kelahiran. Jangan data tak akurat, kalau tinggi harus dikatakan tinggi dan kalau turun harus disampaikan,”katanya.

Menurut dia, anggaran untuk penanganan stunting juga harus transparan dan terbuka kepada publik, sehingga diketahui berapa besar anggaran yang bersumber dari APBK maupun APBN yang dikucurkan setiap tahunnya untuk menangani stunting.

Misalnya, kata dia, kegiatan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan stunting.

“Kita tidak inginkan dalam penanganan kasus stunting hanya berbicara data-data, tetapi kita inginkan fakta riil di lapangan. Makanya perlu diprogram secara serentak dilakukan pengukuran dengan alat yang tersedia untuk stunting baik terhadap balita tersebut. Jangan bicara peduli stunting, kalau anggaran kecil dialokasikan Pemerintah Daerah Pemda Agara untuk menuntas persentase Stunting tersebut,” kata Marwan Husni.

Lebih lanjut kata dia, pemberian makan tambahan (PMT) itu harus didampingi agar benar-benar diberikan dan dikonsumsi oleh Bumil maupun balita. Dikhawatirkan kata dia, kalau tidak didampingi nantinya PMT itu bisa saja abang kandung atau pihak lainnya yang mengkonsumsi pemberian makan tambahan (PMT) tersebut.

“Berapa besar anggaran untuk penanganan dan kegiatan stunting setiap tahunnya yang bersumber dari APBN maupun APBK. Pernahkah anggaran ini di audit ? Kalau belum aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan terhadap penanganan anggaran stunting di Aceh Tenggara,” pinta Marwan Husni.

Hal senada disampaikan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani SHI.

Menurut dia, perlu ditelusuri anggaran untuk penanganan stunting sehingga dapat diketahui kegunaan untuk apa saja dan OPD apa saja yang terlibat pengelolaan dana untuk stunting tersebut.(Sultan Habibi)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…