Home » Aceh » Komisi B Usul Pemekaran dan Kawal Pekerja di Subulussalam

Komisi B Usul Pemekaran dan Kawal Pekerja di Subulussalam

IMG-20250206-WA0014

SUBULUSSALAM – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Ketua Komisi B mengatakan pekerja harus di kawal, Kamis, (6/2).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Disnakertrans beserta para Kepala Bidang (Kabid) nya, serta para anggota Komisi B DPRK Subulussalam.

Dalam rapat yang berlangsung di gedung terhormat itu, berbagai persoalan terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi menjadi topik utama pembahasan.

Persoalan Ketenagakerjaan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Salah satu isu utama yang disoroti dalam pertemuan tersebut. Selama ini dialami oleh sejumlah pekerja akibat kebijakan perusahaan beberapa waktu lalu.

Komisi B menegaskan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja yang terkena dampak PHK. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi B, Hasbullah, bahwa pihaknya nantinya akan mengawal permasalahan yang mengalami PHK mendapatkan hak-hak para pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Komisi B juga mendorong adanya program pelatihan keterampilan bagi pekerja yang terdampak, agar mereka bisa mendapatkan peluang kerja baru.

Perencanaan Program Transmigrasi dalam pembahasan mengenai transmigrasi, Ketua Komisi B, Hasbullah, juga menegaskan dukungannya terhadap perencanaan pembangunan 58 unit rumah bagi masyarakat transmigrasi di daerah Bangun Sari, Kecamatan Longkib.

Ia menyatakan bahwa Komisi B akan mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program ini agar dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B, H. Abdul Hamid, mengusulkan perencanaan pembentukan kecamatan baru di daerah transmigrasi di wilayah Simpang Kiri.

Menurutnya, pembentukan kecamatan baru ini dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat transmigrasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tantangan Wilayah Transmigrasi

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Subulussalam mengungkapkan bahwa wilayah transmigrasi di kota ini menghadapi tantangan yang serius.

Salah satunya adalah perampasan lahan transmigrasi oleh perusahaan perkebunan. Diperkirakan lebih dari 4.000 hektare lahan transmigrasi telah beralih fungsi menjadi area perkebunan swasta, sehingga menghambat program transmigrasi yang telah direncanakan.

Komisi B menegaskan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mencari solusi terbaik terhadap permasalahan itu.

Mereka juga mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas dalam mengatasi pencaplokan lahan transmigrasi oleh perusahaan swasta.

“Kami dari Komisi B DPRK Subulussalam berkomitmen untuk terus mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat,” jelas Hasbullah.

Dengan adanya kerja sama antara DPRK dan Disnakertrans serta pihak terkait lainnya, diharapkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kota Subulussalam dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…