Home » Daerah » Kirim Bantuan ke Aceh Selatan, Haji Uma Minta Status Ditetapkan Menjadi Bencana Provinsi

Kirim Bantuan ke Aceh Selatan, Haji Uma Minta Status Ditetapkan Menjadi Bencana Provinsi

InShot_20231206_180130761

SUBULUSSALAM – Anggota DPD RI Asal Aceh, H. Sudirman, S. Sos yang akrab di sapa masyarakat Aceh dengan sebutan Haji Uma, mengirimkan bantuannya untuk korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Selatan, Rabu, 6 Desember 2023.

Bantuan Haji Uma itu, berupakan Sembako dan peralatan untuk membersihkan lumpur dirumah warga yang terkena bencana banjir beberapa waktu lalu.

Bantuan itu pun diserahkan langsung oleh Haji Uma, melalui Liaison Officer (LO) atau staf penghubungnya kepada korban banjir di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

Menyikapi kondisi pasca banjir di Aceh Selatan, Haji Uma berkoordinasi dengan sejumlah pihak di lapangan serta  langsung mengutus Kaya Alim dan Edi Sahputra Bako, yang merupakan LO nya di Kota Subulussalam untuk menyerahkan bantuan dari Haji Uma kepada masyarakat korban banjir.

“Alhamdulillah, tadi kita telah menyerahkan bantuan H. Sudirman Haji Uma untuk korban banjir bandang dan banjir genangan melalui posko penanganan banjir di kantor Camat Trumon Tengah,” sampai Kaya Alim.

Disana, bantuan itu pun diterima langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan.

Dijelaskan Kaya Alim, bantuan dari Haji Uma itu ialah, beras isi 15 kilogram sebanyak 10 sak, Mie Instan 10 karton, Telor Ayam 10 Krak dan peralatan dapur seperti Ember sebanyak 1 lusin.

Kaya Alim juga menambahkan, bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dari Haji Uma kepada warga setempat, atas musibah banjir yang melanda Trumon Tengah.

Sementara itu, H. Sudirman Haji Uma secara terpisah menerangkan bahwa hasil koordinasinya dengan unsur dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan tim lapangannya, masalah yang dihadapi warga dilokasi banjir adalah tebalnya lumpur yang menggenangi rumah warga serta sarana publik.

Disisi lain, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memiliki kemampuan terbatas untuk menanganinya, khususnya terkait ketersediaan alat berat yang memadai untuk membersihkan genangan lumpur tersebut. Termasuk disejumlah titik lajur jalan nasional.

“Kita menerima informasi terkait kondisi paska banjir dan eksesnya, terutama tebalnya lumpur yang menggenangi rumah warga dan sejumlah ruas jalan nasional yang melintasi daerah terkena banjir bandang dan banjir genangan tersebut”, ujar H Sudirman (Haji Uma).

Karena itu, pada Selasa (5/12/2023) dirinya mengaku telah mengirim surat kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) I – Aceh untuk turut membantu penanganan lumpur yang menggenangi ruas jalan nasional agar arus transportasi publik segera normal.

Selain itu, dirinya juga mendesak agar banjir bandang dan banjir genangan di Aceh Selatan statusnya ditetapkan sebagai bencana provinsi. Sehingga ada payung hukum bagi provinsi guna dapat terlibat dan bersinergi dengan Pemkab Aceh Selatan untuk penanganan ekses paska banjir.

“Kita telah menyurati BPJN I Aceh agar dapat berperan terutama pembersihan jalan nasional dari genangan lumpur agar kelancaran transportasi segera normal. Kita juga mendesak agar status banjir Aceh Selatan menjadi bencana provinsi sehingga pemerintah provinsi dapat ikut membantu proses pemulihan kondisi paska banjir disana,” tutup Haji Uma.

Sebelumnya, puluhan Desa di wilayah Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan dilanda Banjir Bandang dan Banjir genangan. Akibatnya, ratusan rumah warga tertimbun tanah longsor dan terendam banjir. Sehingga ratusan warga di wilayah tersebut terpaksa mengungsi. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…