Home » Politik » KIP Aceh Utara Beberkan Syarat Bakalcalon Bupati Mendaftar Independen Wajib Kumpulkan 18.827 KTP

KIP Aceh Utara Beberkan Syarat Bakalcalon Bupati Mendaftar Independen Wajib Kumpulkan 18.827 KTP

20240129-img-20240129-124453

ACEH UTARA – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, syarat minimal dukungan calon perseorangan sejumlah 18.827 jiwa yang tersebar sekurang-kurangnya di 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan dari jalur partai politik diwajibkan mendapatkan dukungan minimal 15 persen atau 7 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai pengusung.

“Sesuai dengan UUPA dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada, harus mendapatkan dukungan minimal 15 persen kursi di DPRK,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Aceh Utara Muhammad Usman di Ghataf Coffe Premium, Teupin Punti Kecamatan Syamtalira Aron, Minggu (05/05/2024)

Menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Qanun Aceh tentang Pilkada itu, maka calon Bupati Aceh Utara 7 kursi DPRK yang harus dimiliki tersebut sesuai dengan pembagian 15 persen dari total 45 kursi di parlemen Aceh Utara.

Kemudian, syarat selanjutnya yaitu beragama Islam, taat menjalankan syariat Islam, dan mampu membaca Al Quran dengan baik, berusia minimal 30 tahun.

Serta, bersedia menjalankan butir-butir MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di depan lembaga legislatif.

Muhammad Usman mengatakan, sosialisasi ini merupakan langkah awal yang kami laksanakan dengan harapan hal ini bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat Aceh Utara namun, terkait persyaratan tersebut sampai hari ini belum disosialisasikan secara lebih luas karena memang masa pendaftarannya masih lama yaitu pada 24 Agustus 2024 nanti. Saat ini, pihaknya sedang fokus untuk calon perseorangan atau independen.

Persyaratan 15 persen tersebut, bisa diusulkan oleh satu partai politik, atau gabungan beberapa partai politik hingga memenuhi 7 kursi DPRK.

“Boleh diajukan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. Sampai mencukupi 15 persen, tetapi kalau lebih banyak, itu semakin baik,” kata M. Usman.

Untuk calon independen di Aceh Utara itu wajib memiliki dukungan berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) minimal tiga persen dari jumlah penduduk Aceh Utara.

“Kalau untuk calon perseorangan, sesuai dengan UUPA dan Qanun Pilkada tentunya harus menyerahkan syarat minimal dukungan sekitar tiga persen,” tuturnya.

Untuk diketahui, KIP Aceh Utara sudah menetapkan syarat dukungan minimal untuk calon perseorangan minimal sebanyak 18.827 KTP. Jumlah tersebut adalah tiga persen dari penduduk Aceh Utara yang mencapai 627.543 juta jiwa.

Syarat dukungan itu minimal tersebar di 50 persen kecamatan. Di Aceh Utara terdapat 27 kecamatan, sehingga penyebarannya paling sedikit di 14 kecamatan. Jika tak terpenuhi, maka bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat.(Riski) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…