Home » Aceh » Keuchik di Aceh Barat Ancam Aksi Lebih Besar Jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Keuchik di Aceh Barat Ancam Aksi Lebih Besar Jika Tuntutan Tak Dipenuhi

ACEH BARAT_ Juru Bicara (Jubir) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Barat, Romi Saputra Jaya, menyebutkan audiensi antara pihaknya dengan Pemkab Aceh Barat dan DPRK akan dilanjutkan pekan depan, Rabu 24 Juli 2024.

“Kami diminta untuk menunggu sampai Pak Pj Bupati pulang dan Insya Allah rencananya audiensi dijadwalkan kembali Senin, 29 Juli 2024 untuk membahas tuntutan keuchik,” kata Romi.

Romi menyebutkan ada 321 Keuchik di Aceh Barat yang hadir dalam audiensi, semua yang hadir mempertanyakan terkait beberapa hal, termasuk Siltap yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP).

“Pada dasarnya upah atau siltap aparatur gampong tiga bulan belakangan belum secara dibayar jadi kita berharap upah tersebut segera dicairkan,” katanya.

Adapun siltap yang memang belum sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, pihaknya meminta Pemkab Aceh Barat agar menyesuaikan siltap aparatur sesuai dengan PP yaitu minimal Rp 2.400.000 per bulan nya.

“Siltap selama ini keuchik Rp 1.800.000 per bulan sehingga tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, Kemudian untuk sekdes sekarang Rp 1.600.000 per bulan, dan Kasi ataupun Kaur Rp 1.400.000 per bulan, kami berharap pemerintah segera menaikkan gaji Aparatur,”ujar Romi.

Para Keuchik juga meminta Pemkab Aceh Barat segera menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Perbup tentang Jaminan Kesehatan Aparatur Gampong atau BPJS Kesehatan Mandiri.

“kita akan kawal terus agar semua terealisasikan,” ungkap Romi.

Romi menegaskan jika tuntutan yang di sepakati seluruh Keuchik tersebut tidak juga direalisasikan pihaknya akan menurunkan lebih banyak lagi massa di setiap desa. 

“Kita akan turun lagi nanti pada hari Senin dengan lebih banyak lagi massa dengan menurunkan aparatur Gampong setiap desa, agar Pj. Bupati Aceh Barat bisa segera merealisasikan,”tutup Romi.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…