Home » Uncategorized » Ketua Fraksi Silayakh Minta APH Audit Program PUPR Aceh Tenggara, Soroti Penyerapan Anggaran dan Proyek Air Bersih

Ketua Fraksi Silayakh Minta APH Audit Program PUPR Aceh Tenggara, Soroti Penyerapan Anggaran dan Proyek Air Bersih

IMG-20260716-WA0020

ACEH TENGGARA– Ketua Fraksi Silayakh DPRK Aceh Tenggara, M. Rapy SKD, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan sejumlah program di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tenggara. Permintaan itu disampaikan menyusul sejumlah temuan lapangan dan laporan masyarakat yang, menurutnya, perlu ditelusuri secara objektif.

Rapy menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran infrastruktur merupakan bagian dari upaya memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Program PUPR menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jalan, jembatan, air bersih, hingga sanitasi adalah layanan publik yang manfaatnya langsung dirasakan warga, terutama di daerah terpencil. Karena itu pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rapy, Kamis (16/7/2026).

Dalam pemaparannya yang diberi tajuk Laporan Jilid I, Rapy terlebih dahulu menyoroti pengelolaan anggaran Dinas PUPR Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, Dinas PUPR memiliki pagu anggaran sebesar Rp106.165.865.181, sementara realisasi anggaran disebut hanya mencapai sekitar 76 persen.

Menurut Rapy, apabila data tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka rendahnya penyerapan anggaran patut dievaluasi karena dapat mengindikasikan adanya persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun proses pengadaan barang dan jasa.

“Serapan anggaran yang rendah tentu harus dievaluasi agar pembangunan tidak terhambat dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.

Sorotan berikutnya diarahkan pada pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2024.

Rapy mengaku menerima berbagai laporan masyarakat terkait proyek tersebut. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan, ia menyebut terdapat dugaan sejumlah fasilitas air bersih belum berfungsi sebagaimana mestinya meski pekerjaan telah selesai.

Ia menyebut, pada beberapa lokasi jaringan air diduga belum mengalir selama berbulan-bulan. Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan penggunaan pipa lama pada pekerjaan yang semestinya menggunakan material baru sesuai spesifikasi teknis. Rapy juga mengaku menerima laporan mengenai dugaan adanya pungutan kepada masyarakat dalam proses pemanfaatan fasilitas tersebut.

“Semua informasi itu tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Kalau memang sesuai aturan, audit akan menjelaskan kepada publik. Tetapi bila ditemukan penyimpangan, harus ada tindak lanjut sesuai hukum,” katanya.

Selain proyek air bersih, Rapy juga menyoroti pembangunan sarana sanitasi atau MCK.

Berdasarkan hasil pemantauan yang diterimanya, terdapat bangunan sanitasi yang diduga belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena disebut tidak dilengkapi fasilitas pendukung seperti septic tank.

Menurut dia, apabila kondisi tersebut benar terjadi, maka tujuan pembangunan sanitasi untuk meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat menjadi tidak tercapai.

“Pembangunan tidak boleh berhenti pada berdirinya bangunan. Yang lebih penting adalah apakah fasilitas itu benar-benar berfungsi dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Rapy mendesak APH bersama lembaga pengawas yang berwenang melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program Dinas PUPR yang menjadi sorotannya.

Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan mulai dari tahap perencanaan, proses pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, hingga kesesuaian penggunaan anggaran dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Rapy menegaskan, kritik yang disampaikannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK terhadap jalannya pemerintahan, bukan untuk menghambat pembangunan.

“Kami ingin pembangunan berjalan dengan baik, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh Tenggara,” pungkasnya.

Ia menambahkan, penyampaian tersebut merupakan Laporan Jilid I, dan Fraksi Silayakh akan kembali menyampaikan hasil evaluasi terhadap program pembangunan lainnya pada laporan berikutnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…