Home » Uncategorized » Ketua Fraksi Silayakh: Kritik terhadap PUPR Aceh Tenggara Berdasar LKPJ dan Temuan Lapangan

Ketua Fraksi Silayakh: Kritik terhadap PUPR Aceh Tenggara Berdasar LKPJ dan Temuan Lapangan

IMG-20260720-WA0006(1)

ACEH TENGGARA– Ketua Fraksi Silayakh DPRK Aceh Tenggara sekaligus anggota Komisi C, M. Rapy SKD, menegaskan kritik terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tenggara disusun berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, rapat ekspos 2026, serta hasil pengawasan langsung di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi klarifikasi Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli ST, yang sebelumnya menyebut kritik mengenai realisasi anggaran dan pelaksanaan sejumlah program tidak didukung data teknis maupun laporan keuangan.

“Kami tidak asal berbicara. Apa yang kami sampaikan memiliki dasar, yakni hasil rapat ekspos tahun 2026 dan pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRK,” kata M. Rapy, Senin (20/7/2026).

Menurut dia, DPRK memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari tugas lembaga legislatif.

M. Rapy mengatakan Komisi C tidak hanya menerima laporan masyarakat, tetapi juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi proyek.

“Bahkan kami turun langsung ke beberapa desa selama dua hari. Kepala Dinas PUPR juga ikut bersama kami. Jadi apa yang kami sampaikan bukan sekadar mendengar laporan masyarakat, tetapi berdasarkan hasil peninjauan lapangan,” ujarnya.

Ia menyebut hasil peninjauan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap sejumlah program, antara lain pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, dan pelaksanaan anggaran.

Sebelumnya, M. Rapy mengungkapkan pagu anggaran Dinas PUPR Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp106,16 miliar dengan realisasi sekitar 76 persen. Menurut dia, apabila angka tersebut sesuai dengan data resmi, kondisi itu layak dievaluasi karena dapat mencerminkan belum optimalnya perencanaan maupun pelaksanaan program.

Komisi C DPRK, kata dia, juga menerima keluhan masyarakat mengenai sejumlah proyek SPAM yang diduga belum berfungsi meski pekerjaan disebut telah selesai beberapa bulan sebelumnya. Selain itu, terdapat informasi mengenai dugaan penggunaan material lama dan dugaan pungutan kepada masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas tersebut.

Pada sektor sanitasi, DPRK juga menemukan sejumlah bangunan MCK yang diduga belum dapat dimanfaatkan karena belum dilengkapi fasilitas pendukung, seperti septic tank.

Meski demikian, M. Rapy menegaskan seluruh temuan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui audit atau pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

“Audit penting dilakukan agar tidak muncul spekulasi. Jika pekerjaan telah sesuai aturan, hasil audit akan menjawabnya. Namun apabila ditemukan penyimpangan, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Ia menegaskan kritik tersebut bukan untuk menghambat pembangunan.

“Kami mendukung pembangunan karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Justru karena program ini penting, kami ingin memastikan kualitas pekerjaan dan penggunaan anggarannya sesuai ketentuan,” ujar M. Rapy.

M. Rapy mengatakan, kritik yang disampaikannya tidak muncul tanpa dasar. Menurut dia, Komisi C DPRK memiliki dokumen yang menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Kalau masyarakat masih ragu terhadap pernyataan saya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta rincian kegiatannya ada pada kami di Komisi C. Jadi apa yang kami sampaikan bukan sekadar asumsi atau opini, tetapi mengacu pada dokumen yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRK,” tegas Ketua Fraksi Silayakh, M. Rapy SKD.

Meski demikian, M. Rapy menegaskan bahwa seluruh data tersebut tetap perlu diuji dan diverifikasi melalui mekanisme pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang agar diperoleh kepastian berdasarkan dokumen resmi, hasil audit, dan fakta di lapangan.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli ST, membantah penilaian mengenai realisasi anggaran maupun pelaksanaan program di instansinya.

Menurut Sadli, penilaian terhadap realisasi anggaran harus mengacu pada data teknis dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tuduhan itu tidak mendasar. Perhitungan realisasi anggaran harus melalui data teknis dan laporan keuangan. Dasarnya dari mana menyebut realisasi hanya 76 persen? Kalau hanya berdasarkan dugaan, siapa saja bisa menyampaikan dugaan,” kata Sadli mengutip pemberitaan AGARANEWS 

Ia juga meminta media tetap mengedepankan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Media harus berimbang, jangan hanya menerima informasi dari satu pihak kemudian menyudutkan pihak yang lain. Kami siap memberikan penjelasan berdasarkan data dan fakta,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan, media kembali berupaya meminta tanggapan Sadli melalui sambungan telepon terkait pernyataan M. Rapy.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Sadli belum memberikan tanggapan. Wartawan mendapati panggilan telepon tidak lagi tersambung sebagaimana sebelumnya. Media tidak dapat memastikan penyebab kondisi tersebut, apakah karena kendala teknis atau faktor lainnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…