Home » Opini » Ketika Negara Tak Berdaulat atas Sawitnya: PT Wilmar, Hukum, dan Krisis Keadilan Agraria

Ketika Negara Tak Berdaulat atas Sawitnya: PT Wilmar, Hukum, dan Krisis Keadilan Agraria

IMG-20260116-WA0010(1)

Industri kelapa sawit dipandang sebagai mesin ekonomi Indonesia, yakni kontributor ekspor, pencipta lapangan kerja, dan komoditas strategis dalam rantai nilai global. Namun di balik gemerlap itu, problem struktural agraria dan supremasi hukum terus menganga. Kasus PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK),anak perusahaan Wilmar International Ltd di Kalimantan Barat bukan sekadar perselisihan tanah, melainkan gejala akut bagaimana negara gagal menegakkan keadilan agraria dan hukum atas nama pembangunan.

Sebagai latar, Wilmar International adalah raksasa agribisnis global dengan total lahan sawit mencapai lebih dari 232.000 hektar, 65 persen di antaranya di Indonesia. Wilmar menjadi pemasok utama minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, yang menjangkau pasar global serta sebagai bahan baku perusahaan-perusahaan konsumer multinasional.

Namun reputasi korporat ini tidak bersih dari kontestasi sosial dan hukum. Dalam laporan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Wilmar tercatat sebagai perusahaan yang menerima puluhan keluhan terkait konflik lahan dan dugaan pelanggaran hak masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Sebagian besar kasus terkait sengketa teritorial, praktik intimidasi terhadap masyarakat lokal, dan tuduhan pelanggaran prinsip free, prior, and informed consent.

Wilmar memang punya mekanisme penyelesaian internal, tetapi berbagai organisasi masyarakat sipil maupun komunitas adat melaporkan bahwa mekanisme tersebut tidak selalu menyelesaikan akar masalah: hilangnya akses dan kontrol atas tanah adat yang telah dimonopoli oleh korporasi.

Terhadap persoalan yang teridentifikasi di tingkat global ini, proyek Wilmar di Bumi Pratama Khatulistiwa merupakan varian lokal dari persoalan struktural yang sama: ketimpangan relasi kuasa antara korporasi dan masyarakat kecil, diperparah oleh lemahnya penegakan hukum. Kasus ini sudah berlangsung selama lebih dari dua dekade, sejak sekitar awal 2000-an, meskipun bukti administratif menyatakan kepemilikan sah rakyat atas tanah yang bersangkutan. Fakta itu menunjukkan persoalan bukan sekadar klaim lahan, tetapi hubungan antara hukum formal dan praktik politik ekonomi di wilayah agraria. Sementara, Data pemeriksaan administrasi di BPN Pontianak menyatakan bukti lahannya terdaftar secara sah.

Apa yang terjadi selanjutnya memperlihatkan celah besar dalam tata kelola hukum agraria kita: perjanjian mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah pun gagal diwujudkan karena perusahaan absen dari komitmen penyelesaian kompensasi. Ini mencerminkan problem klasik dalam konflik agraria, dimana hukum formal tanpa daya paksa berarti sedikit harapan untuk masyarakat kecil.

Masalah Wilmar bahkan melampaui konflik tanah semata. Perusahaan ini juga terlibat dalam dinamika hukum yang lebih luas yang menunjukkan hubungan antara korporasi besar dan struktur kelembagaan hukum di Indonesia. Dalam kasus lain yang mencuat pada 2025, Wilmar Group dan dua perusahaan sawit lainnya sempat dilepaskan dari dugaan pelanggaran dalam mendapatkan izin ekspor CPO oleh pengadilan tingkat pertama, sebuah putusan yang kemudian dibatalkan Mahkamah Agung setelah terungkap adanya dugaan praktik suap terhadap hakim. Pemerintah bahkan menyita sekitar Rp11,8 triliun sebagai bagian dari proses hukum itu, yang menggambarkan skala interaksi antara korporasi besar, negara, dan hukum.

Konflik agraria seperti yang terjadi di Kalimantan Barat tidak bisa dilepaskan dari konteks lebih luas, dimana struktur hukum agraria Indonesia sejak era Orde Baru yang memberi ruang besar kepada Hak Guna Usaha (HGU) korporasi atas tanah yang memiliki riwayat kepemilikan adat atau rakyat kecil. Ketika mekanisme pemulihan hak masih terlalu bergantung pada itikad baik pihak besar, maka ketidaksetaraan akan terus terekam sebagai “biaya sosial pembangunan”.

Dalam kajian akademik maupun laporan lembaga internasional, problem ini bukanlah unit kasus semata, tetapi bagian dari pola repeat conflict yang sering berujung pada kriminalisasi masyarakat, ketidakpastian hukum, dan degradasi sosial-ekologis. Banyak komunitas di Sumatera dan Kalimantan melaporkan intimidasi, kriminalisasi, bahkan kehilangan akses terhadap sumber kehidupan mereka setelah lahan mereka dikonversi menjadi perkebunan sawit tanpa konsultasi yang benar.

Apa yang dibutuhkan saat ini bukan hanya penyelesaian teknis atas satu kasus, melainkan reformasi substantif dalam penegakan hukum agraria dan tata kelola industri sawit, melalui reformasi institusional hukum agraria untuk memperkuat mekanisme akses keadilan bagi komunitas lokal, termasuk akses bukti dan penegakan putusan yang efektif, transparansi penuh terkait izin lahan, HGU, dan proses mediasi yang melibatkan otoritas publik, sehingga konflik seperti ini tidak diselesaikan di balik meja tanpa akuntabilitas publik, dan penguatan mekanisme penyelesaian konflik berbasis hak adat dan hak masyarakat lokal, yang memang diakui dalam prinsip internasional seperti Free, Prior, Informed Consent (FPIC).

Tanpa itu, konflik seperti yang dialami rakyat di Kalimantan Barat akan terus terulang dan negara hanya akan menjadi figur retoris dalam narasi pembangunan. Di era di mana data dan fakta berbicara lebih keras daripada klaim deklaratif, negara harus hadir lebih dari sekadar menyusun kebijakan, tetapi menjamin implementasi hukum yang adil dan tegas.

Negara yang lupa pada rakyatnya sendiri bukanlah negara hukum sejati, tetapi mesin reproduksi ketidakadilan.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…