KITA sudah terlalu sering mendengar cerita dana desa dikorupsi oleh kepala desa. Kali ini lebih ironis yaitu korupsi justru datang dari pucuk kekuasaan desa itu sendiri, dari seorang menteri yang seharusnya menjadi penjaga dan pelindung. Yandri Susanto, Menteri Desa PDTT, menjelma bukan sebagai pengayom desa, melainkan juragan kuota partai.
Baru saja kursi menteri itu ia duduki, publik disuguhi tontonan memalukan berupa surat perintah kumpul kepala desa di Serang dengan kop resmi kementerian, yang diduga untuk mendukung pencalonan istrinya sebagai bupati. Negara yang semestinya netral, disulap menjadi mesin dinasti keluarga. Di sini, publik kembali diingatkan bahwa demokrasi kita seringkali hanya soal siapa yang punya akses pada kop surat resmi.
Lalu datang kebijakan sepihak yaitu 10 ribu pendamping desa diputus kontraknya tanpa dasar yang sah. Ombudsman RI menyebutnya maladministrasi. Bayangkan, puluhan ribu keluarga kehilangan mata pencaharian hanya karena seorang menteri ingin bermain kuasa.
Dan puncaknya, ketika sebuah surat dari DPW PAN Jawa Barat, bernomor PAN/10/A/K-S/070/VIII/2025. Surat itu terang benderang menyebut kuota calon pendamping desa untuk kader partai. Di sinilah wajah telanjang korupsi kebijakan terbuka. Kuota partai menyusup ke program desa, mengorbankan meritokrasi, dan menyingkirkan profesionalisme.
Literatur politik menyebut praktik ini sebagai state capture, dimana kebijakan negara disandera kepentingan partai. Dari Guillermo O’Donnell hingga Richard Robison, para ilmuwan menulis panjang tentang bagaimana negara-negara rapuh akhirnya runtuh karena elite menjadikan jabatan publik sebagai lahan rente. Kini, skema itu kita saksikan di depan mata, bahwa pendamping desa, yang seharusnya memastikan triliunan rupiah dana desa terserap untuk rakyat, dijadikan bancakan politik.
Kita tidak perlu terlalu jauh mencari preseden. Dari skandal Bansos Kementerian Sosial 2020 hingga kasus rekrutmen tenaga kerja di Kemenaker 2015, polanya sama yaitu program publik berubah menjadi pasar internal partai. Data KPK pun tegas bahwa 70 persen kasus korupsi lima tahun terakhir melibatkan pejabat politik. Maka wajar bila publik bertanya, apa sebenarnya arti kata “pelayanan publik” jika yang dilayani hanya partai dan keluarga pejabat?
Korupsi kebijakan seperti ini jauh lebih berbahaya dibanding korupsi uang. Uang bisa kembali dihitung kerugiannya, tapi ketika kebijakan dikorupsi, yang hancur adalah sistem, meritokrasi, bahkan moral negara. Desa, yang diimpikan UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai pondasi pembangunan dari pinggiran, justru dijadikan tambang rente.
Presiden Prabowo Subianto tak bisa menutup mata. Jika seorang menteri bisa dengan enteng menjadikan kementeriannya juragan kuota partai, maka cita-cita pembangunan desa tinggal retorika. Demokrasi hanya akan jadi stiker yang menempel di kop surat resmi kementerian, sementara isinya penuh kepentingan politik keluarga dan partai.
Di hadapan publik, Yandri Susanto sudah kehilangan legitimasi moral. Yang tersisa hanyalah keberanian politik presiden untuk menunjukkan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan dagangan kuota. Karena bila desa saja bisa dikorupsi lewat kebijakan, apa lagi yang tersisa dari republik ini selain ilusi?
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Notes: Kolom Opini adalah Gagasan, Pendapat, dan Tanggung Jawab Sepenuhnya Penulis








