Home » Opini » Ketika Bank Jadi Sindikat, PT UOB Indonesia Diduga Gelapkan Aset Nasabah

Ketika Bank Jadi Sindikat, PT UOB Indonesia Diduga Gelapkan Aset Nasabah

IMG-20250805-WA0049

KASUS dugaan kejahatan perbankan oleh PT Bank UOB Indonesia telah menjadi preseden kelam dalam sejarah perlindungan nasabah di Indonesia. Skema manipulatif yang diduga melibatkan jajaran tertinggi manajemen bank ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap integritas industri perbankan. Dalam pusaran kasus ini, aset milik nasabah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 81 dengan luas 17.220 meter persegi dan bangunan seluas 4.500 meter persegi, senilai Rp87,74 miliar, raib secara tidak sah akibat praktik yang diduga melibatkan penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen otentik notaris, serta penyuapan aparat penegak hukum dan pejabat pertanahan.

Pusat dari kejahatan ini diduga dikendalikan oleh Hendra Gunawan, Direktur Utama PT Bank UOB Indonesia, bersama Charles, Vice President bank yang sama. Keduanya diduga menyusun dan mengorkestrasi serangkaian kejahatan terstruktur dengan melibatkan oknum pejabat BPN Kabupaten Tangerang dan hakim di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Modus yang dilakukan mencakup peletakan hak tanggungan secara tidak sah atas SHGB No. 81, manipulasi dokumen hukum, serta dugaan suap untuk memengaruhi putusan hukum — termasuk putusan banding nomor: 1231/PDT/2024/PT DKI dan putusan tingkat pertama nomor: 754/Pdt-G/2023/PN JKT PST.

Lebih mengkhawatirkan, jejak kriminalitas bank ini mengarah pada kegiatan usaha perbankan ilegal yang disebut-sebut berlangsung dari tahun 1992 hingga 2010, sebelum PT Bank UOB Indonesia secara resmi berdiri di bawah struktur yang dikenal saat ini. Dugaan kejahatan ini tidak lagi bersifat perdata semata, tetapi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang sistematis dan berencana, di mana terdapat kesengajaan untuk menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan, termasuk memberikan keterangan palsu di persidangan untuk menutupi jejak pelanggaran.

Lebih jauh lagi, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang menjadi pondasi utama tata kelola bank, menandai bahwa tindakan ini bukan semata kekeliruan administratif, tetapi bentuk nyata pembangkangan terhadap etika dan aturan perbankan nasional. Tindakan ini menciptakan risiko sistemik yang dapat menjalar luas ke seluruh jaringan nasabah Bank UOB Indonesia, dan bahkan mengganggu kepercayaan nasabah internasional, mengingat UOB merupakan institusi perbankan asing dengan saham mayoritas dimiliki investor global hingga 76 persen.

Jika kasus ini tidak segera ditangani secara terbuka dan tegas oleh otoritas Indonesia, termasuk OJK dan Bank Indonesia, maka akan terbentuk persepsi bahwa bank asing bisa bermain kotor di Indonesia tanpa konsekuensi. Pemerintah Singapura sebagai negara asal Bank UOB pun tidak bisa tinggal diam. Pemangku kepentingan utama di Singapura perlu mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan kredibilitas lembaga keuangan mereka di mata dunia. Skandal ini tidak hanya mencoreng wajah UOB Indonesia, tetapi berpotensi menyeret reputasi seluruh entitas grup perbankan UOB di kawasan Asia.

Indonesia sedang menghadapi ujian serius dalam menegakkan kedaulatan hukum di sektor strategis seperti perbankan. Jika hukum tunduk pada uang dan koneksi, maka sistem perlindungan terhadap nasabah hanyalah ilusi. Kasus PT Bank UOB Indonesia adalah alarm keras bagi OJK, BI, KPK, dan Mahkamah Agung untuk membuktikan bahwa keadilan di negeri ini masih hidup. Jika tidak, maka kejahatan perbankan seperti ini akan menjadi virus laten yang menghancurkan tatanan hukum dan kepercayaan publik dari dalam.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…