Home » Aceh » Kepala Sekolah MIN 15 Aceh Barat Diminta Kembalikan Uang Siswa

Kepala Sekolah MIN 15 Aceh Barat Diminta Kembalikan Uang Siswa

IMG-20240528-WA0011-768x521

ACEH BARAT _ Wahana Generasi Aceh (Wangsa) mengecam keras segala bentuk pungutan liar (pungli) yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 15 Aceh Barat pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024.

Ketua Umum Wangsa, Jhony Howard mengatakan praktik pungli tersebut telah mengganggu proses pendidikan dan menodai integritas lembaga pendidikan. 

“Saya sudah sampaikan via WhatsApp ke kepala sekolah untuk segera kembalikan biaya yang sudah di pungut, “Tegas Jhony Howord, Minggu, 16 Juni 2024.

“Sebelumnya Kemenag Aceh Barat sudah menggelar pertemuan audiensi dengan Wangsa yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Kantor Kemenag, Khairul Azhar, mengingat kepala Kemenag sedang menunaikan ibadah haji, serta dihadiri oleh Iswandi, Kasi Pendidikan Madrasah, sebagai respons atas surat somasi yang dikirimkan oleh Wangsa, dan juga telah mengirimkan surat balasan kepada Wangsa,”ungkap Jhony.

Sementara itu, Kepala sekolah MIN 15 juga menjelaskan via WhatsApp yang diterima oleh Jhony Howord, pesan tersebut menjelaskan, pada tahun 2023 saat penyusunan anggaran 2024 pihak sekolah tidak memprediksi siswa yang mendaftar akan melebihi kuota yang ada, sehingga tidak menganggarkan anggaran untuk pengadaan kursi dan meja pada tahun anggaran 2024. 

“Setelah disampaikan persoalan kekurangan meja dan kursi kepada kasi Pendidikan Madrasah (Penmad), Iswandi sempat meminta revisi, namun karena tidak memungkinkan, pihak sekolah mencarikan solusi sehingga memunculkan dua opsi yang di ajukan ke wali murid oleh komite sekolah,”sebut Jhony Howard.

Adapun mekanisme yang dilakukan yang dilakukan oleh sekolah MIN 15 yakni;

1. Hanya menerima 43 siswa dengan kuota meja dan kursi yang tersedia.

2. Diluluskan semua dengan catatan mau menyumbangkan untuk pengadaan meja dan kursi.

“Dari dasar opsi itu menjadi dasar dugaan pungli, dimana wali murid dilema karena disaat memiliki opsi pertama maka bagaimana jika anaknya yang tidak lulus, ini secara tidak langsung memaksa untuk memilih opsi kedua apalagi pengumuman kelulusan akan di publish setelah opsi dipilih, “jelas Jhony Howord.

Kata Jhony Howard, Wangsa juga tidak menutup mata, bahwa keputusan itu diambil oleh pihak sekolah karena kepentingan bersama agar semua siswa baru bisa menempuh pendidikan di MIN 15 Aceh Barat itu, tetapi karena praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku maka harus dihentikan.

Selain meminta dihentikan dan dikembalikan pungutan tersebut, Jhony Howord juga menyampaikan pihaknya sudah sepakat akan ikut andil dalam mencari solusi terkait persoalan kekurangan meja dan kursi di sekolah itu.

“Wangsa bukan cari kesalahan tetapi mendongkrak pendidikan agar lebih baik, jadi kami tawarkan solusi kepada sekolah dan kemenag, solusi sudah diterima dan Wangsa akan usahakan kursi dan meja itu sudah ada sebelum pembelajaran dimulai,” tutup Jhony Howord.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…