Home » Aceh » Kepala Sekolah dan Bendahara di Aceh Barat Diduga Lakukan Pemerasan

Kepala Sekolah dan Bendahara di Aceh Barat Diduga Lakukan Pemerasan 

ACEH BARAT- Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Aceh Barat, Aceh, diduga melakukan pemerasan dan pungutan liar (pungli) terhadap salah satu guru di sekolah tersebut, Senin 16 Desember 2024.

Ketua Umum Wahana Generasi Bangsa (Wangsa) Jhony Howord mengatakan diketahui adanya pemerasan dan pungli yang dilakukan oleh Kepala Sekolah MIN 3 Aceh Barat, setelah korban bernama suci mengadu kepada pihaknya.

“Suci menceritakan semua kepada kami terkait persoalan yang di rasakan saat ini terkait pihak sekolah yang diduga memeras serta melakukan pungli terhadapnya,”ujar Jhony Howord(16/12).

Kata Jhony Howord, dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Kepala sekolah MIN 3 Aceh Barat, bermula pada tahun 2022, dia meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengupload berkas pendaftaran kuliah S2. 

“Kepala sekolah menyetujui dan menandatangani berkas tersebut kata suci, tanpa memberikan larangan apa pun, bahkan menyatakan dukungan. Setelah dinyatakan diterima di kampus, Suci membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 8 juta dan kembali menemui kepala sekolah untuk membahas izin belajar lebih lanjut,”sebut Jhony Howord.

Namun pada saat itu, secara mendadak, kepala sekolah berubah pikiran dan tidak mengizinkan Suci melanjutkan kuliah S2 dengan alasan jadwal belajar guru tidak memungkinkan. 

“Kepala sekolah bersama operator sekolah (yang kini menjabat sebagai bendahara) menawarkan solusi kepada Suci, diizinkan kuliah dengan syarat uang harian dipotong dan diberikan kepada operator, absensi diatur serta diminta untuk tidak diketahui oleh pihak Kementrian Agama (Kemenag) Aceh Barat,”ungkap Jhony Howord.

Karena mempertimbangkan telah membayar uang pendaftaran kuliah akhirnya Suci menerima solusi tersebut. Uang harian sebesar Rp35.000 per hari selama 7-8 hari per bulan, baik secara tunai maupun transfer selama menempuh pendidikan diberikan kepada operator.

“Dugaan selanjutnya terjadi pada salah satu guru lainnya, yang saat itu berduka karena ayahnya meninggal dunia. Rumahnya yang jauh dari sekolah (Pante Cereumen) membuatnya menitipkan absensi sementara waktu, mengikuti contoh seorang guru lain yang pernah melakukan hal serupa,”imbuh Jhony Howord.

Namun, kepala sekolah memanggil dan memarahi guru tersebut karena perbuatannya dan memanggil guru tersebut. Kemudian kepala sekolah menawarkan solusi serupa dengan kasus Suci, yaitu menitipkan absensi kepada bendahara (Sebelumnya operator sekolah) dengan memberikan uang bulanan. 

“Ada juga dugaan pungutan uang sebesar Rp1,5 juta yang diminta bendahara untuk memproses mutasi E-Kinerja seorang guru yang dipindahkan dari sekolah lain, dengan alasan bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar jasa proses mutasi,”sebut Jhony Howord.

Awal Mula Bongkar-Bongkaran

Perselisihan mulai mencuat ketika Suci menegur bendahara melalui grup komunikasi sekolah karena sering tidak masuk kelas tanpa memberikan kabar. Teguran ini ditujukan agar bendahara lebih bertanggung jawab dan memberi informasi jika berhalangan hadir, sehingga tugas kelas bisa ditangani oleh piket. 

Namun, kejadian serupa terulang, dan Suci kembali mengingatkan dengan kalimat “jangan semena-mena,”.Selang beberapa hari, Suci menginformasikan di grup bahwa ia telah mengupload E-Kinerja guru, namun si Bendahara menanggapi dengan mengaitkan hal tersebut dengan teguran.

“Merasa tidak terima, Suci merespons dengan tegas, hingga menyebutkan “apa perlu saya beberkan disini? Modus cek finger si A, si B, begitu dikasih uang langsung diam seribu bahasa,”ungkap Jhony Howord.

Atas kejadian ini, memicu pihak sekolah untuk berusaha menyelesaikan masalah secara internal. Namun, karena tidak kunjung tuntas, kasus ini sampai di telinga Wahana Generasi Aceh (Wangsa).||Alfianpasee 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…