Home » Aceh » Kepala Desa Tolak Surat BPK Kute Lawe Loning Aman Terkait Permintaan LPJ Dana Desa

Kepala Desa Tolak Surat BPK Kute Lawe Loning Aman Terkait Permintaan LPJ Dana Desa

IMG-20240120-WA0006

ACEH TENGGARA_ Badan Permusyawaratan Kute (BPK), Kute Lawe Loning Aman Kecamatan Lawe Sigala-Gala, menyurati kepala desa perihal permintaan penyerahan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa tahun 2023, Sabtu, 20 Januari 2024.

Surat dengan nomor: 001/I/LLA/BPK/2024 tersebut tembusan, Pejabat Bupati Aceh Tenggara, Polres Aceh Tenggara, Kejari Aceh Tenggara, Ombudsman RI Aceh dan Inspektorat. 

Meminta kepada Kepala Desa Lawe Loning Aman meminta yang dijabat oleh Amirullah, agar segera menyerahkan kepada BPK terkait Laporan Pertanggungjawaban Tentang Pengunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2023.

Selain itu, BPK Kute Lawe Loning Aman juga meminta kepada Pengulu Kute Lawe Loning Aman, agar menyerahkan data Dukung Pekerjaan Phisik yang telah selesai dikerjakan yang berhubungan dengan Penambahan Dana Desa sebesar Rp.139.642.000.00 (Seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) di tahun 2023.

Serta melampirkan gambar Soft Drawing (typical) pekerjaan Phisik, Rencana Anggaran Biaya (Rab) pekerjaan Phisik, Rencana Anggaran Biaya (Rab) Rehab Bangunan TPA, Analisa Harga Satuan (Semua Item Pekerjaan). 

Surat tersebut langsung diserahkan, Kari, anggota BPK Kute Lawe Loning Aman, kepada Kepala Desa Lawe Loning Aman.

Namun surat BPK ditolak mentah-mentah oleh Kepala Desa Lawe Loning Aman, Amirullah.

Terkait hal itu, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) kabupaten Aceh Tenggara, Muhammad Saleh Selian, menilai penolakan surat tersebut mengindikasikan, ada yang ditutup-tutupi oleh Kepala Desa Lawe Loning Aman. 

“Ini sudah pasti ada yang tidak beres, kita berharap penegak hukum mengusut tuntas Kepala Desa Lawe Loning Aman, sehingga hal ini menjadi pelajaran atau motivasi seluruh jajaran Kepala Desa terkhususnya di Aceh Tenggara,” Ujar Muhammad Saleh Selian.[Sultan Habibi]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…