Home » Aceh » Kepala Bappeda Aceh : Kemiskinan Ekstrem di Aceh berjumlah 1,83 persen

Kepala Bappeda Aceh : Kemiskinan Ekstrem di Aceh berjumlah 1,83 persen 

indian-1717192_1280

BANDA ACEH_ Sekretaris Daerah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mawardi, mengatakan, upaya penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Aceh merupakan perjuangan yang berat. Oleh sebab itu, koordinasi, sinergi program dan kerja sama perlu terus dibangun antar pemangku kebijakan.

“Presiden secara tegas melalui Inpres nomor 4 Tahun 2022 memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga, dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Mawardi, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis untuk membahas pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem yanag digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Selasa, 19 Desember 2023.

Lebih lanjut, kata Mawardi, pemerintah pusat menetapkan target penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024. Dalam jangka waktu yang hanya tinggal satu tahun itu, Mawardi meminta semua pihak bekerja keras dalam melaksanakan perannya.

“Kami minta kepada semua pihak agar bekerja dengan sungguh-sungguh, memaksimalkan segala sumberdaya yang ada, mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, serta membangun kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan baik pusat maupun daerah,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Teuku Ahmad Dadek menyebutkan, saat ini angka penduduk Aceh yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem berjumlah 1,83 persen. Jumlah tersebut sudah berkurang dibandingkan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 sebesar 2,95 persen dan tahun 2021 3,47 persen.

“Meskipun begitu, kerja keras perlu terus dilakukan, peran Bappeda sangat strategis dalam menentukan program kerja pemerintah. Oleh sebab itu, persiapkan program yang dibutuhkan dan berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan,” pungkas Dadek.[]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…