Home » Uncategorized » Kekhususan Aceh Dipertanyakan, Fadhli Irman: Jangan Sampai Hanya Menguntungkan Agen IUP dan Pemodal

Kekhususan Aceh Dipertanyakan, Fadhli Irman: Jangan Sampai Hanya Menguntungkan Agen IUP dan Pemodal

IMG-20260728-WA0001

BANDA ACEH– Pemerhati sosial politik Fadhli Irman mempertanyakan arah implementasi kekhususan Aceh dalam tata kelola sektor pertambangan. Menurutnya, kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mempermudah ekspansi investasi.

“Kita meminta Pemerintah Aceh dan DPRA memaksimalkan kekhususan Aceh yang termaktub dalam UUPA untuk kemaslahatan rakyat, bukan menjadi sarana peubloe nanggroe,” kata Fadhli, Senin (27/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan di tengah bertambahnya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di sejumlah wilayah Aceh. Menurut Fadhli, persoalan utama bukan banyaknya izin yang diterbitkan, melainkan transparansi prosesnya dan sejauh mana masyarakat dilibatkan sebelum izin diberikan.

Ia mengaku menerima laporan dari warga yang baru mengetahui lahannya telah masuk ke dalam kawasan IUP eksplorasi setelah izin diterbitkan.

“Tiba-tiba lahan masyarakat sudah masuk dalam kawasan IUP eksplorasi perusahaan tambang tanpa ada sosialisasi dan pemberitahuan. Padahal tidak satu hektare pun tanah di Aceh ini milik investor. Yang ada tanah adat, tanah negara, dan tanah masyarakat,” ujarnya.

Fadhli menilai praktik tersebut berpotensi memicu konflik agraria apabila penetapan wilayah izin tidak dilakukan secara terbuka dan mengabaikan partisipasi masyarakat yang terdampak.

Ia juga menyoroti kebijakan mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurutnya, hingga kini masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap jalur legal untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sementara mekanisme perizinan bagi perusahaan dinilai lebih jelas.

“Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 belum memberikan kepastian yang memadai terkait WPR. Akibatnya, masyarakat yang ingin menambang secara legal belum memperoleh ruang yang cukup,” katanya.

Menurut Fadhli, kondisi itu melahirkan paradoks. Di satu sisi pemerintah gencar menindak pertambangan tanpa izin, tetapi di sisi lain penyediaan ruang legal bagi masyarakat melalui penetapan WPR belum berjalan optimal.

Ia juga mengkritik stigma yang kerap dilekatkan kepada pertambangan rakyat.

“Setiap upaya melegalisasi pertambangan rakyat selalu dihadapkan pada tuduhan ilegal, tidak ramah lingkungan, dan sebagainya. Padahal pemerintah sendiri belum menyediakan ruang legal maupun pembinaan agar kegiatan pertambangan rakyat memenuhi standar lingkungan,” ujarnya.

Fadhli mendesak Pemerintah Aceh mengevaluasi seluruh izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan, memastikan setiap izin memenuhi prinsip transparansi, perlindungan hak masyarakat, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Selain itu, ia meminta pemerintah memprioritaskan percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagai dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat sehingga masyarakat memiliki akses legal dalam mengelola sumber daya alam.

“Kekhususan Aceh akan kehilangan maknanya apabila akses terhadap pengelolaan sumber daya alam lebih mudah dinikmati perusahaan daripada masyarakat yang sejak lama hidup berdampingan dengan wilayah tersebut. Jangan sampai rakyat Aceh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” kata Fadhli.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…