Home » Daerah » Kejari Aceh Selatan Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Rehab Rumah Dhuafa 2022

Kejari Aceh Selatan Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Rehab Rumah Dhuafa 2022

1733784200_e2a716beb614273286b0

 

ACEH SELATAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan menetapkan dua pejabat Baitul Mal setempat sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpanan Dana Bantuan Rehab rumah fakir miskin (dhuafa) tahun anggaran 2022.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Selatan, R Indra Senjaya, SH, MH kepada wartawan saat menggelar konferensi pers di Kantor Kejari di Tapaktuan, Senin (9/12/2024) malam.

“Kami menetapkan dua tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Rehab Rumah bagi Fakir Miskin pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022″ kata R Indra Senjaya.

Adapun dua tersangka dimaksud, F selaku tenaga profesional dan AJ selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan tahun 2024. Kedua tersangka, masing-masing ditetapkan melalui surat penetapan Nomor: TAP-01/L.1.19/Fd.2/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 dan nomor : TAP-02/L.1.19/Fd.2/12/2024 tanggal 09 Desember 2024.

Dalam pemeriksaan dan penyelidikan, para Tersangka secara bersama-sama dan melawan hukum diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Baitul Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan terdapat kegiatan rehab rumah tidak layak huni bagi fakir miskin senilai anggaran sebesar Rp1.740.000.000.

Dana alokasi bantuan rehab rumah tersebut bersumber dari pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

Modus operandi yang dilakukan, kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh pihak Baitul Mal dengan cara, dana yang telah di transfer ke rekening penerima manfaat ditarik kembali oleh pihak Baitul Mal.

Kemudian pihak Baitul Mal menyediakan bahan bangunan dimana terdapat manipulasi jumlah material yang dibutuhkan dan mark-up harga.

Selain itu, berdasarkan hasil temuan BPK RI Tahun 2022 terdapat temuan bahwa oknum pada pelaksana kegiatan tersebut telah menggunakan uang dana rehab rumah tidak layak huni yang telah ditarik kembali dari penerima manfaat untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Penyalahgunaan yang dilakukan terdakwa antara lain, meminjamkan uang tersebut ke sejumlah pihak yang tidak berhak menerimanya. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian,” lanjut Kajari.

Dalam perkara ini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya untuk mendalami adanya kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain sehingga tidak tertutup kemungkinan akan ada Tersangka baru.

“Kita terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini, sehingga membuat terang dan lengkapnya perkara ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Iya, kita harus bekerja profesional dalam mengungkap kasus in, “ujarnya.

Penetapan kedua tersangka, memenuhi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUH Pidana.| HS

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…