Home » Hukum » Kegiatan Wisuda Pada Satuan Pendidikan Harus Dievaluasi

Kegiatan Wisuda Pada Satuan Pendidikan Harus Dievaluasi

IMG_20240514_211840

NAGAN RAYA_ Majelis Pendidikan Dayah (MPD) Nagan Raya terkait pelaksaaan kegiatan wisuda pada sekolah tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SMP Sederajat dan SMA Sederajat, meminta untuk di evaluasi. 

Ketua MPD Ardiansyah, mengatakan untuk mengakomodir aspirasi dari para orang tua atau wali peserta didik dan juga dalam upaya menumbuh kembagkan kreatifitas peserta didik di satuan pendidikan. 

“Kajian Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya tentang kegiatan wisuda harus di lakukan evaluasi hal ini untuk mengakomodir kepentingan sekolah dan kreativitas peserta didik serta tidak menjadi beban bagi orang tua wali peserta didik,” kata Ardiansyah kepada Presentatif, Selasa, 14 Mei 2024.

Menurut Ardiansyah, kegiatan wisuda di satuan pendidikan itu bisa di maknai sebagai pengakuan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan, Gelaran wisuda ini menunjukan bahwa para peserta didik berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. 

“Momen wisuda juga untuk merayakan prestasi akademik yang berhasil diraih para alumni selama bersekolah atau mengemban ilmu di dunia pendidikan yang mereka ambil,”ujar Ardiansyah.

Ini merupakan kesempatan bagi para peserta didik untuk bisa merasa bangga dan senang atas semua pencapaian mereka selama ini. 

Disisi lain ia mengungkapkan kegiatan wisuda di satuan pendidikan ini juga sudah ada Surat Edaran Sekretaris Jenderal. 

Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kegiatan Wisuda pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah Atas.

“Untuk kegiatan wisuda di satuan pendidikan juga sudah ada edaran dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023, maka dapat di lakukan sebagai rujukan bagi Satuan Pendidikan, “Tambahnya.

Dimana sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah sehingga kegiatan di satuan pendidikan akan mengakomodir berbagai kepentingan.||Alfian Akbar

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…