ACEH TENGGARA— Hubungan antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK) Provinsi Aceh dan DPRK Aceh Tenggara memanas. Sebulan setelah menggelar aksi damai menuntut pembahasan dugaan program titipan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, LSM KOREK menyatakan tidak lagi percaya DPRK mampu menjadi saluran efektif bagi aspirasi masyarakat.
Sikap itu diumumkan pada Jumat (10/7/2026). Organisasi tersebut menyatakan menghentikan seluruh rencana penyampaian aspirasi maupun aksi demonstrasi di depan Kantor DPRK Aceh Tenggara sebagai bentuk kekecewaan terhadap belum adanya tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan pada aksi 10 Juni 2026.
“Kami menyatakan tidak akan lagi membawa aspirasi rakyat ke DPRK Aceh Tenggara. Kami kecewa karena aspirasi yang kami sampaikan belum memperoleh tindak lanjut sebagaimana yang kami harapkan,” kata Ketua DPW LSM KOREK Aceh, Irwansyah Putra.
Dalam aksi sebulan lalu, KOREK mendesak DPRK menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terkait dugaan program titipan Dana Desa 2025. Program yang dipersoalkan meliputi kegiatan pemberantasan narkoba tingkat desa, pengadaan Buku Kute, dan pengadaan bibit kakao.
Menurut KOREK, hingga kini mereka belum melihat adanya langkah konkret DPRK untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.
LSM KOREK juga menyoroti respons anggota legislatif saat aksi berlangsung. Mereka menyebut, dari 30 anggota DPRK Aceh Tenggara, hanya Ketua Fraksi Silayakh, M. Rapy, dan dua lainnya yang menemui massa aksi.
Irwansyah mempertanyakan komitmen DPRK dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ia mengaku heran karena aspirasi yang lebih dahulu disampaikan organisasinya belum juga dibahas, sementara aspirasi dari organisasi lain dinilainya lebih cepat mendapat perhatian.
“Kami mempertanyakan ukuran prioritas DPRK dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa tidak semua aspirasi memperoleh perlakuan yang sama,” ujarnya.
KOREK menegaskan keputusan untuk tidak lagi melakukan demonstrasi di DPRK bukan berarti mereka menghentikan perhatian terhadap persoalan yang mereka angkat. Organisasi itu menyatakan tetap akan mengawal dugaan program Dana Desa 2025 melalui mekanisme lain yang tersedia sesuai ketentuan hukum.








