Home » Uncategorized » Kecewa Berat, LSM KOREK Putuskan Tak Lagi Bawa Aspirasi ke DPRK Aceh Tenggara

Kecewa Berat, LSM KOREK Putuskan Tak Lagi Bawa Aspirasi ke DPRK Aceh Tenggara

IMG_20260710_102234

ACEH TENGGARA— Hubungan antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK) Provinsi Aceh dan DPRK Aceh Tenggara memanas. Sebulan setelah menggelar aksi damai menuntut pembahasan dugaan program titipan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, LSM KOREK menyatakan tidak lagi percaya DPRK mampu menjadi saluran efektif bagi aspirasi masyarakat.

Sikap itu diumumkan pada Jumat (10/7/2026). Organisasi tersebut menyatakan menghentikan seluruh rencana penyampaian aspirasi maupun aksi demonstrasi di depan Kantor DPRK Aceh Tenggara sebagai bentuk kekecewaan terhadap belum adanya tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan pada aksi 10 Juni 2026.

“Kami menyatakan tidak akan lagi membawa aspirasi rakyat ke DPRK Aceh Tenggara. Kami kecewa karena aspirasi yang kami sampaikan belum memperoleh tindak lanjut sebagaimana yang kami harapkan,” kata Ketua DPW LSM KOREK Aceh, Irwansyah Putra.

Dalam aksi sebulan lalu, KOREK mendesak DPRK menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terkait dugaan program titipan Dana Desa 2025. Program yang dipersoalkan meliputi kegiatan pemberantasan narkoba tingkat desa, pengadaan Buku Kute, dan pengadaan bibit kakao.

Menurut KOREK, hingga kini mereka belum melihat adanya langkah konkret DPRK untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.

LSM KOREK juga menyoroti respons anggota legislatif saat aksi berlangsung. Mereka menyebut, dari 30 anggota DPRK Aceh Tenggara, hanya Ketua Fraksi Silayakh, M. Rapy, dan dua lainnya yang menemui massa aksi.

Irwansyah mempertanyakan komitmen DPRK dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ia mengaku heran karena aspirasi yang lebih dahulu disampaikan organisasinya belum juga dibahas, sementara aspirasi dari organisasi lain dinilainya lebih cepat mendapat perhatian.

“Kami mempertanyakan ukuran prioritas DPRK dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa tidak semua aspirasi memperoleh perlakuan yang sama,” ujarnya.KOREK menegaskan keputusan untuk tidak lagi melakukan demonstrasi di DPRK bukan berarti mereka menghentikan perhatian terhadap persoalan yang mereka angkat. Organisasi itu menyatakan tetap akan mengawal dugaan program Dana Desa 2025 melalui mekanisme lain yang tersedia sesuai ketentuan hukum.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…