Home » Hukum » Kasus Penipuan Yang Dilaporkan Yuni Sara ke Polres Lhokseumawe Belum Ada Kepastian Hukum

Kasus Penipuan Yang Dilaporkan Yuni Sara ke Polres Lhokseumawe Belum Ada Kepastian Hukum

IMG-20240903-WA0010

LHOKSEUMAWE_ Yuni Sara, masyarakat Desa Cot Trieng Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sudah hampir dua tahun melaporkan kasus penipuan ke polres Lhokseumawe dengan nomor LP/B/45/I/2023/Aceh/RES LSMW/Polda Aceh tanggal 31 Januari 2023. Namun sampai saat ini belum ada kepastian hukum alias berjalan di tempat.

Hal tersebut membuat Yuni Sara hanya bisa pasrah dengan kondisi hukum saat ini.

“Saya bersama keluarga hanya bisa menunggu namun sampai saat ini belum ada kepastian dan sudah sampai dimana saya juga tidak tau, dan apakah pihak penyidik dari polres Lhokseumawe sudah pernah memanggil yang saya laporkan saya juga tidak tau,” papar Yuni Sara kepada Presentatif, Selasa (03/09/24).

Lanjut Yuni Sara, dirinya sangat kecewa dengan penyidik dari polres Lhokseumawe yang  diduga tidak memproses kasus yang dilaporkan tersebut.

‘Mungkin juga yang saya laporkan itu kebal dengan hukum yang ada di polres Lhokseumawe,” jelas Yuni Sara. 

Lebih lanjut, Yuni Sara menyebutkan buntut dari permasalahan yang dihadapinya. Terlapor malah berbuat semena-mena terhadap dirinya, tanah yang sudah dibeli dan uangnya sudah lunas namun sertifikat sampai saat ini belum juga diproses. Belum lagi, pihak terlapor menutup jalan untuk dirinya. 

Padahal kata Yumi Sara, sudah disepakati tanah yang dijual oleh terlapor memberikan jalan akses, namun saat ini sudah ditutup dengan membongkar jembatan dan menumbangkan pohon ke jalan akses.

Tidak berhenti disitu saja, pihak terlapor juga membuang pempes dan beling agar tidak bisa di lalui oleh Yuni Sara. Namun hal tersebut juga membuat aparat desa Cot Trieng hanya diam membisu dan memihak kepada terlapor.

Tambah Yuni Sara, yang anehnya lagi dari informasi yang berhasil dirinya dapatkan, diduga terlapor sudah menggunakan sertifikat yang belum dipecahkan (termasuk tanah rumah dan tanah milik dia) digunakan untuk jaminan ke salah satu bank untuk mengambil kredit.

“Dan hal itu sudah berjalan lama karena pihak yang saya laporkan sangat berani dan saya diduga kebal dengan hukum,” jelas Yuni Sara.

Yuni Sara berharap kepada pihak penyidik dari polres Lhokseumawe untuk segera menindak lanjuti kasusnya.

“Saya kalau memang tidak cukup unsur silahkan dihentikan dan kalau sudah dilakukan penyidikan sudah sampai dimana agar saya mendapatkan kepastian hukum, jadi jangan terus digantung hingga kapan saya harus menunggu proses penyidikan,” tutup Yuni Sara. (Rsk)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…