Home » Hukum/Kriminal » Kasus Korupsi Sawit Rp38 Miliar di Aceh Jaya, Sekda dan Anggota DPRK Jadi Tersangka

Kasus Korupsi Sawit Rp38 Miliar di Aceh Jaya, Sekda dan Anggota DPRK Jadi Tersangka

IMG-20250808-WA0078

ACEH JAYA – Skandal korupsi kembali mencoreng wajah pemerintahan daerah. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh resmi menetapkan tiga tersangka dugaan penyimpangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Jaya dengan kerugian negara mencapai Rp38,4 miliar.

Ketiga tersangka adalah S Ketua Koperasi Pertanian Sama Mangat sekaligus Anggota DPRK Aceh Jaya periode 2024–2029, TM Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya periode 2017–2020 dan Plt Kadis pada 2023–2024 dan TR yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Jaya saat ini sekaligus Kadis Pertanian 2021–2023.

Kasus ini bermula dari dana PSR yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, disalurkan ke Koperasi Pertanian Sama Mangat sejak 2019 hingga 2023. Berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, dan bukti dokumen, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, menjelaskan bahwa penetapan tersangka sudah melalui persetujuan resmi, termasuk izin pemeriksaan anggota DPRK dari Gubernur Aceh atas nama Mendagri. “Penetapan ini didasarkan pada minimal dua alat bukti sesuai putusan MK dan ketentuan KUHAP,” tegasnya, Jumat, 8 Agustus 2025.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Ketua DPRK Aceh Jaya, Musliadi Z, SE, membenarkan kabar ini. “Benar, sudah ada pemberitahuan,” ujarnya singkat.

Skandal ini menambah daftar panjang kasus korupsi sektor perkebunan yang merugikan negara dan memukul kepercayaan publik.(SN)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…