Home » Aceh » Kasus Korupsi di Subulussalam, Saifullah Hanif: Saya di Zalimi

Kasus Korupsi di Subulussalam, Saifullah Hanif: Saya di Zalimi

IMG-20241216-WA0010

SUBULUSSALAM – Saifullah Hanif yang saat ini bersetatus terdakwa kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Subulussalam, mengatakan tuntutan tersebut tidak benar dan zalim kepada dirinya.

Pasalnya, ia disangkakan kasus dengan kasus korupsi pembayaran double di Dinas Pertanian Kota Subulussalam, pada Tahun 2019 lalu. Kendati demikian, Saifullah mengatakan ia tidak terlibat dan tidak ada menerima aliran dana satu rupiah.

“Mulai dari dakwaan jaksa hingga tuntutannya saya tidak terima, ini zalim terhadap saya,” sampai Saifullah Hanif saat di konfirmasi via aplikasi Whatsapp, Senin, (16/12).

Bagaimana mungkin saya menerima tuntutan tersebut, lanjut Saifullah dalam pesan singkatnya. Saya tidak berbuat dan mengetahui adanya kasus pembayaran doubel di Dinas Pertanian. Menurutnya, tuntutan 7 tahun terhadap dirinya sangat tidak masuk akal.

Ia pun menilai, dalam kasus yang di hadapinya saat ini terdapat kejanggalan, sehingga ia mempertanyakan kinerja jaksa Kota Subulussalam.

“Banyak hal yang janggal dalam kasus ini. Ada yang berbuat namun selamat. Ada apa dengan jaksa Subulussalam,” ungkapnya.

Ditambahkan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2019 ini, ada aliran dana berupa Uang yang masuk ke 6 (Enam) orang dan 2 (Dua) orang di antaranya menerima barang berjenis Handphone (HP), namun tidak ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.

“Jelas ada mengalir Uang ke 6 orang dan 2 orang di antara nya menerima Handphone (Hp), ini merupakan keterangan Darmawansyah (Agam) yang merupakan Direktur CV Azka Aldric,” beber Saifullah dalam Pledoi nya di persidangan menirukan kepada media ini.

Dalam amanatnya di persidangan, ia menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah mempertonton ke Zaliman terhadap dirinya. Ia pun berharap, agar ia dapat terlepas dari tuntutan tersebut. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…