Home » Hukum/Kriminal » Penegakan Hukum Lemah, Kasus Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa Kian “Subur” di Aceh Tenggara

Penegakan Hukum Lemah, Kasus Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa Kian “Subur” di Aceh Tenggara

IMG-20240110-WA0006

ACEH TENGGARA- Kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Aceh Tenggara dari tahun ke tahun semakin subur. Selain itu, penegakan hukum di internal Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dinilai masih lemah. 

Buktinya, 45 kepala desa (Penghulu Kute) diduga terlibat korupsi ADD sejak tahun 2020, 2021 dan 2022, tak tuntas-tuntas dilakukan tim tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Aceh. 

“Saya minta Pj Bupati bersikap tegas terhadap Pengulu Kute yang terlibat korupsi, bila perlu dilimpahkan perkaranya untuk ditangani ke polisi maupun ke Jaksa agar ada efek jeranya,” pinta Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani SHI.

Menurut dia, penyelesaian tim tindak lanjut Inspektorat atas temuan dari korupsi ADD ini semakin berlarut-larut, bahkan tak tuntas.

“Ini akibat tidak adanya ketegasan dari tim Inspektorat Aceh Tenggara, sehingga terjadi tarik ulur terhadap temuan dugaan korupsi ADD tersebut, sehingga berdampak terhadap kerugian negara atas pengelolaan uang rakyat tersebut, ” Ujarnya. 

Ia menyebutkan berdasarkan data tahun 2023 adanya penambahan Dana Desa mencapai 74 desa di Aceh Tenggara dengan alokasi anggaran mencapai Rp 139 juta lebih setiap desanya.

Anggaran ini juga harus ditelusuri kemana saja digunakan, apakah diperuntukkan sesuai dengan mekanisme atau aturan.

“Jangan ADD ini juga menjadi masalah baru di desa. Makanya, perlu tim Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ADD di Aceh Tenggara,”pinta Askhalani SHI.

Disisi lainnya, Askhalani, menyoroti ADD di Aceh Tenggara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kute (BUMK) untuk segera dilakukan audit terhadap penggunaan ADD tersebut.

Ini penting untuk mengetahui seberapa besar penyertaan modal dikelola dan berapa keuntungan untuk desa.

“Kita tidak inginkan penyertaan modal di BUMK tidak tepat sasaran, apalagi tidak bisa dipertanggungjawabkan Pengulu Kute bersama pengurus BUMK terhadap ADD yang dikelola untuk BUMK tersebut.

Dia mencontohkan seperti laporan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Lawe Loning Aman Kecamatan Lawe Sigala-gala terhadap pengelolaan dana BUMK Sejahtera Bersama.

“Saya minta Pj Bupati Agara kumpulkan seluruh pengurus BUMK untuk mengecek laporan keuangan terhadap penyertaan modal yang dikelola di BUMK, terhadap input dan outputnya,”pintanya.

Sementara itu, secara terpisah Pj Bupati Aceh Tenggara, Drs Syakir MSi, mengatakan, pihaknya akan memanggil Inspektur Inspektorat Aceh Tenggara untuk meminta laporan progres terhadap yang dilakukan oleh tim tindak lanjut Inspektorat tersebut.

Berdasarkan laporan Inspektur, kata Pj Bupati Aceh Tenggara, tim tindak lanjut sedang bekerja untuk memilah-milah yang mana perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan dan ditindaklanjuti tim Inspektorat terhadap temuan dugaan korupsi ADD tersebut.(SH)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…