Home » Hukum/Kriminal » Kapolda dan Kejati Aceh Didesak Usut Penyabab Mangkraknya Proyek Pembangunan Ruang Operasi RSUD Muyang Kute Bener Meriah

Kapolda dan Kejati Aceh Didesak Usut Penyabab Mangkraknya Proyek Pembangunan Ruang Operasi RSUD Muyang Kute Bener Meriah

IMG-20250603-WA0013

BANDA ACEH – Proyek pembangunan dan rehabilitasi ruang operasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah diduga mangkrak. Menurut informasi yang beredar dimasyarakat proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 itu sampai hari ini belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh Mahmud Padang mengatakan, pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi ruang operasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute memiliki nilai kontrak sebesar Rp10.725.820.817.

“Kontrak proyek ditandatangani pada 19 Juli 2024 dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender, dimulai pada 22 Juli dan ditargetkan selesai pada 19 Desember 2024. Menurut informasi di masyarakat, hingga pertengahan tahun 2025 belum juga selesai, padahal sudah melewati batas waktu proyek. Sehingga patut diduga proyek tersebut mangkrak,”ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, Rabu 4 Juni 2025.

Menurut Mahmud, Indikasi korupsi dan proyek pemerintah yang mangkrak sering kali memiliki keterkaitan yang erat. Dalam kasus proyek pemerintah yang mangkrak seperti halnya pembangunan dan rehabilitasi ruang operasi RSUD Muyang Kute ini, indikasi korupsi bisa saja menjadi salah satu penyebab utama mangkraknya proyek tersebut. “Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan rencana,” ujarnya.

Pihaknya juga menilai mangkraknya pembangunan dan ruang operasi RSUD Muyang Kute Redelong tersebut sangat merugikan masyarakat mengingat fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Apalagi, masyarakat wilayah tengah yang memiliki jarak begitu jauh dari Banda Aceh sangat membutuhkan adanya fasilitas tersebut.

Untuk itu, kita meminta aparat penegak hukum baik Kejati Aceh maupun Polda Aceh mengusut tuntas penyebab mangkraknya proyek tersebut. “Untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dan indikasi korupsi yang menyebabkan masyarakat dan negara dirugikan, kami meminta agar Kapolda dan Kejati Aceh turun tangan mengusut penyebab mangkraknya proyek pembangunan ruang operasi RSUD Muyang Kute Redelong Bener Meriah,” tegasnya.(Ril)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…