BANDA ACEH– Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menggandeng para pemangku kepentingan untuk mendeklarasikan Green Policing atau pemolisian hijau sebagai strategi memberantas tambang ilegal di Aceh. Deklarasi berlangsung di Aula Machdum Sakti Polda Aceh, Kamis, 2 Oktober 2025, dan dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama sejumlah pejabat daerah.
Green Policing diproyeksikan sebagai pendekatan baru yang menggabungkan filosofi, strategi, dan aksi nyata guna mendorong kemitraan antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat. Tujuannya bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran kolektif menjaga lingkungan.
Dalam naskah deklarasi, para pihak sepakat menolak segala bentuk Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Komitmen itu mencakup mendukung sosialisasi larangan dan dampak tambang ilegal, mendorong realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai alternatif yang sah, saling berbagi informasi valid terkait aktivitas PETI, serta berkolaborasi menegakkan hukum secara terpadu dan berkelanjutan.
“Green Policing adalah wujud komitmen Polri menjaga alam Aceh untuk generasi mendatang. Tambang ilegal bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut kelestarian hidup kita semua,” kata Marzuki.
Kapolda menegaskan, praktik tambang ilegal telah membawa kerusakan ekologis dan sosial. Dari hutan gundul, sungai tercemar, potensi longsor, banjir bandang, hingga konflik horizontal di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kerugian negara bukan satu-satunya taruhan, melainkan juga keberlangsungan hidup orang banyak.
Alumni Akabri 1991 itu menutup pesannya dengan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam tambang ilegal. “Kalau menemukan indikasi, segera laporkan. Ini tugas kita bersama,” ujarnya.(RIL)








