Home » Aceh » Kapal Keruk Emas Milik Tiongkok Berkeliaran di Sungai Aceh Barat Tanpa Miliki IUJP, Warga Resah

Kapal Keruk Emas Milik Tiongkok Berkeliaran di Sungai Aceh Barat Tanpa Miliki IUJP, Warga Resah

ACEH BARAT_ Warga Tutut, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, merasa resah dengan keberadaan kapal pengeruk emas tanpa izin di kawasannya. Para pekerja di dalam kapal tersebut merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang diduga warga negara Tiongkok. 

Kepala Bidang Mineral dan Batubara (ESDM), Khairil Basyar mengatakan, keberadaan kapal keruk emas tersebut milik Perusahaan Indo Asia Mineral Persada yang bekerja sama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA).

Namun menurut Khairil, memang kedua belah pihak sedang bermasalah dan hal tersebut sedang di mediasi oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh.

“Itu kapal keruk emas milik perusahaan Indo Asia Mineral Persada, perusahaan tersebut memang sedang ada masalah dengan pihak pemegang UIP yakni KPPA, saat ini sedang di mediasi oleh DPMTSP,” kata Khairil, Senin, 20 Mei 2024.

Sementara itu Kepala Tehnik Tambang (KTT) Koperasi Putra Putri Aceh, Munawir menyebutkan tidak mengetahui adanya pengerukan emas saat ini di kawasan Tutut, mereka tidak pernah berkoordinasi dengan pihak mereka sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kata Munawir, kapal keruk emas tersebut adalah investor dari China yang bekerja sama dengan PT. Indo Asia Mineral Persada, namun karena mereka tidak bisa menunjukan legalitas seperti Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) maka pihaknya tidak memberikan izin untuk melakukan aktivitas.

“Kami sudah surati pihak kapal keruk emas tersebut agar menangguhkan pergerakan kapal tersebut, karena belum memiliki legalitas yang harus mereka penuhi,” terang Munawir.

Munawir juga menyebutkan, kapal keruk emas tersebut sudah di turunkan ke sungai tanpa memberitahukan pihaknya sebagai pemegang IUP.

“Mereka sudah lunching atau peresmian kapal keruk emas tersebut. Kami sebagai pemilik IUP tidak diberitahukan atau di undang, maka kami anggap itu bukan urusan kami atas keberadaan mereka,” tegasnya.||Alfian Akbar

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…