Home » Aceh » Kajari Aceh Tenggara Eksekusi Hukuman Terpidana Pengadaan 200 Ekor Sapi Ternak

Kajari Aceh Tenggara Eksekusi Hukuman Terpidana Pengadaan 200 Ekor Sapi Ternak

17_49_10_eksekusi

ACEH TENGGARA_Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara melakukan eksekusi hukuman terhadap Muhamad Rapi Alias BOB, rekanan pengadaan 200 ekor sapi di Aceh Tenggara sumber Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2019. 

Eksekusi itu untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan vonis selama empat tahun penjara dan denda Rp100 juta. 

Vonis terhadap Muhamad Rapi telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) sejak keluarnya putusan MA Nomor 5544 K/Pid.sus/2024 tanggal 01 Oktober 2024. 

Sedangkan eksekusi hukuman oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara dilakukan pada Jumat, 15 November 2024. 

Selain hukuman empat tahun penjara, MA juga menjatuhkan hukuman denda terhadapnya senilai Rp 100.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan, maka digantikan dengan pidana kurungan tambahan (subsider) dua bulan.

Putusan MA itu setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Tenggara mengajukan kasasi terhadap putusan bebas Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada 11 Maret 2024. 

Sebelumnya majelis hakim PN Tipikor Banda Aceh memutuskan terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa.

Sedangkan majelis hakim MA memutuskan Muhamad Rapi alias BOB terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat(1) huruf b undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Lilik Setiyawan melalui Kasi Intel, Dedy Maryadi menjelaskan terpidana Muhamad Rapi memiliki peran dalam perkara tersebut yaitu sebagai supplier yang memberikan dukungan pengadaan sapi untuk CV. Mina Ria Mandiri. Untuk menjadi supplier, Muhamad Rapi bernaung di bawah UD. Sultan Keda dengan pimpinan bernama Rosawati yang juga sebagai istri terpidana. 

Namun faktanya Muhamad Rapi yang mengendalikan sepenuhnya UD. Sultan Kedah dalam pelaksanaan kegiatannya. Kemudian, terpidana Muhamad Rapi telah menyuruh saksi Muhammad Yasin ( Pekerja) untuk membeli sapi di seputaran Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dalam proses pembelian sapi faktanya syarat-syarat yang termuat dalam spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja (KAK) tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh terpidana. ”Akibat perbuatan Muhamad Rapi mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.077.600.000,00 sesuai dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara ( PKKN) dari auditor Inspektorat Aceh Nomor:(700/01/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang laporan hasil audit akibat dari pelaksanaan kegiatan pengadaan ternak sapi sebanyak 200 ekor pada Dinas Pertanian, Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019 bersumber dari DOKA kab/kota,” kata Dedy Sabtu 16 November 2024.(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…