Home » Aceh » Kadispudpar Jawab Isu Miring Terkait PKA

Kadispudpar Jawab Isu Miring Terkait PKA

309d7036-f95d-45bd-a8c3-0eecbd2d8fc3-768x512

BANDA ACEH- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Almuniza Kamal menjawab sejumlah isu miring yang ditujukan kepada institusinya. Ia menilai hal tersebut perlu diluruskan agar perhelatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 sukses.

Pertama soal konsep malam pembukaan yang tidak dapat dinikmati secara leluasa oleh pengunjung. Almuniza memohon maaf akan hal tersebut.

“Awalnya kami merencanakan malam pembukaannya di Stadion Harapan Bangsa, namun kami mendapat surat dari Kementerian PUPR bahwa stadion itu tidak bisa digunakan untuk PKA-8 karena akan berlari untuk PON. Berdasarkan hasil keputusan bersama dan seiring tertundanya jadwal kala itu maka kita laksanakan di sini dengan segala keterbatasannya,” ujar Almuniza saat konferensi pers di Media Center PKA-8, Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh, Jumat, 10 November 2023.

Kendati demikian, Kadisbudpar Aceh menjanjikan penutupan malam PKA-8 nanti dapat dinikmati para pengunjung.

Lalu soal penyewaan lapak, Almuniza membantah jika lapak yang disediakan di venue utama PKA-8, Taman Sulthanah Safiatuddin membebankan biaya penyewaan.

“Perlu ditegaskan dan kami luruskan bahwa partisipan PKA-8 di bawah naungan Disbudpar tidak dipungut biaya sepeserpun karena difasilitasi APBA. Yang termasuk rangkaian PKA-8 di sini itu lokasinya di kawasan anjungan, pasar kuliner (dekat gapura), pameran rempah (pelataran parkir sebelah kiri taman) dan pasar tradisi di belakangnya,” jelasnya.

“Itu semua fasilitas kita. Kalau di situ ada penyewa yang dipungut biaya laporkan kepada kami agar segera ditindaklanjuti. Lalu rangkaian PKA-8 seperti Expo Pembangunan di Blang Padang itu di bawah naungan Disperindag dan Anugerah Budaya di bawah sektor Lembaga Wali Nanggroe,” tambahnya.

Sedangkan di lokasi lainnya seperti pasar malam yang dikelola oleh MZ Kopi dan lapak-lapak sekitar di jalan raya (arena luar PKA-8) yang dikelola oleh desa setempat.

“Kami sudah berupaya untuk itu steril. Tapi biasanya itu dinamika, apalagi ini ada permintaan dari aparat gampong setempat,” ucapnya.

Terkait parkir mahal, Almuniza menjelaskan bahwa sudah jauh hari Pemerintah mengimbau terkait hal itu. Bahkan, lembaga terkait Dinas Perhubungan telah mengeluarkan pernyataan resmi soal tarif parkir insidentil yaitu Rp2.000 roda dua dan Rp5.000 roda empat.

“Jika masyarakat mengenakan tarif parkir di luar ketentuan, silakan adukan ke nomor pengaduan. Kalau ada pungutan di luar itu tolong dilaporkan kepada pihak berwajib. Kita ingin tertib dan ingin Banda Aceh melayani tamu dari kabupaten kota dan seluruh Indonesia dalam suasana aman dan nyaman. Terima kasih atas semua perhatian yang sudah disampaikan,” katanya.

Terakhir, Kadisbudpar Aceh turut menyampaikan apresiasi terhadap semua perhatian yang disampaikan, dan mengajak masyarakat untuk menyepakati PKA-8 hingga penutupan 12 November 2023 mendatang. [Ril]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…