Home » Pemerintah » Kadis PMK Agara Diduga Sedot Honor Pelatihan Aparatur Kute Rp 1 M

Kadis PMK Agara Diduga Sedot Honor Pelatihan Aparatur Kute Rp 1 M

images - 2024-05-04T195630.839
ACEH TENGGARA_ Dugaan Kadis PMK Aceh Tenggara dan jajaran sedot honor semua kegiatan titipan pada 385 desa hingga mencapai kurang lebih Rp 1 miliar kini terkuak dan mulai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat luas.
 
Menurut sumber yang meminta namanya dirahasiakan kepada Media, Sabtu (4/5), dugaan kegiatan-kegiatan titipan ini dengan modus menggerogoti dana desa.
 
Padahal kata dia, diketahui bahwa kegiatan -kegiatan tersebut tidak pernah dibahas di dalam musyawarah dusun dan rencana pembangunan desa yang merupakan musyawarah inti yang akan menentukan berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan di desa yang melibatkan pemerintah kabupaten.
 
Parahnya, meski pun kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah dibahas sama sekali akan tetapi ketika mengajukan di Dinas PMK kegiatan tersebut wajib dimasukkan apabila tidak dimasukan maka APBdes tidak akan diproses.
 
“Ini sangat miris yang anehnya lagi kegiatan -kegiatan tersebut ada yang tidak tertampung didalam APBdes masing-masing desa, walaupun tidak tertampung desa wajib menyetornya, dari semua dugaan kegiatan titipan tersebut diperkirakan kurang lebih Rp1 miliar didapatkan kadis PMK beserta jajaran nantinya,” sebutnya.
 
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, S. STP didampingi Ketua Praksi Golkar Arnol SH, anggota komisi A, Suhailudin dan Julia Susanti anggota Dewan lainnya saat dikonfirmasi, Sabtu (4/5) mengatakan pihaknya juga sudah mengetahui hal tersebut.
 
“Kami juga sudah mengetahui bahwa sejumlah kegiatan yang dipaksakan ini dari pengakuan kepala desa kepala desa, ” Ujarnya. 
 
Menurutnya, Program Dana Desa yang terkait dugaan kegiatan titipan dari Pemkab, yang telah disuarakan oleh mahasiswa pada beberapa waktu lalu, pihaknya, perlu melakukan pengkajian dan pengawasan lebih lanjut.
 
“Perlu melakukan pengkajian dan pengawasan lebih lanjut, terutama dalam penetapan angka honorarium pada kegiatan Dana Desa yang berupa pelatihan maupun sosialisasi,” katanya.
 
Sebab, kata Denny, dugaan kegiatan titipan yang disuarakan oleh mahasiswa pada beberapa waktu lalu itu, diperkirakan akibat karena banyaknya angka anggaran dana desa yang terserap untuk pelatihan maupun sosialisasi, sehingga perlu dilakukan pengkajian dan pengawasan lebih lanjut.
 
Bahkan, lanjut Denny, angka honor bagi petugas di Dinas PMK yang kurang lebih mencapai satu miliar, perlu juga dilakukan pengkajian guna menentukan dasar SOP penetapannya. Hal itu, untuk meringkaskan persoalan yang telah dikonsumsi oleh publik.
 
Dugaan kegiatan titipan itu seperti pelatihan penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APB Kute, pelatihan barang dan jasa kute (desa), pelatihan pelaksanaan transaksi keuangan non tunai,kegiatan Pos Kamling atau Siskamling dan kegiatan Sosialisasi Penerangan hukum pada pemerintahan kute.
 
“Namun untuk dua kegiatan ini jangan dihapus, kita beri apresiasi pada kegiatan Pos Kamling atau Siskamling dan kegiatan ini pada dasarnya dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan ketentraman setiap kute dan juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak. Demikian juga halnya kegiatan sosialisasi penerangan hukum ini juga diapresiasi,” pungkasnya.
 
“Padahal kita sudah mengingatkan kepada Dinas PMK sebelumnya jangan coba -coba mengintervensi kegiatan yang bersumber dari dana desa, kita ingatkan melalui pidatonya saat Musrenbang di Oprom Setdakab pada sebulan yang lalu namun kenyataannya dugaan kegiatan titipan tersebut tetap juga dipaksakan,” katanya.
 
Menurut pengakuan kepala desa kepada kami lagi bahwa dugaan kegiatan titipan tidak melalui Musdus dan musdes, kegiatan titipan nilainya hampir seratus juta dianggarkan perdesa, kegiatan ini akan dilaksanakan dinas PMK satu pintu nantinya yang mestinya desa yang akan mengerjakan secara mandiri,” ketusnya.
 
Lanjut Ketua DPRK, secepatnya akan melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Desa dan pihak Dinas PMK, dengan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari pihak-pihak yang terkait agar clear persoalan dan siapa sumber dalang dalam dugaan kegiatan-kegiatan titipan itu.
 
“Terkait pernyataan yang dikelola dinas PMK melalui media sosialnya Zarul Akmal tidak ada pungli apa pun atau zero cost hanya di bibir saja, padahal lebih ganas dari kepala sebelumnya, menurut pengakuan dari kepala desa ke kita dan ini sudah menjadi rahasia umum apabila tidak dibayar atau dipenuhi maka tidak akan diproses menggunakan staf dan pegawai honor,” tambah Denny Febrian Roza juga ikut didampingi anggota DPRK terpilih Dian Reza Pahlevi, SH.
 
Sementara itu, Kepala Dinas PMK Aceh Tenggara, Zarul Akmal saat dihubungi Media melalui selulernya Sabtu (4/5) gagal untuk dikonfirmasi karena seluler yang bersangkutan tidak aktif.(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…