Home » Hukum » Jejak Perambahan Hutan di Peudada, Polda Aceh Bidik Aktor di Balik Layar

Jejak Perambahan Hutan di Peudada, Polda Aceh Bidik Aktor di Balik Layar

IMG-20250814-WA0046

BANDA ACEH – Penyelidikan dugaan perambahan hutan di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, membuka tabir baru soal praktik pembukaan lahan ilegal yang diduga berkaitan dengan ekspansi perkebunan. Polda Aceh melalui Subdit Tipidter Ditreskrimsus tengah menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik penggundulan hutan produksi tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Komisaris Besar Zulhir Destrian, mengatakan timnya sudah beberapa hari mengumpulkan keterangan di dua desa Peudada. Dari informasi awal, lahan yang dibuka dengan dalih pertanian rakyat ternyata terindikasi diarahkan untuk kepentingan perkebunan skala besar. “Kami fokus pada dugaan tindak pidana perkebunan serta perusakan hutan,” ujar Zulhir, Jumat, 12 September 2025.

Instruksi Kapolda Aceh, Irjen Marzuki Ali Basyah jelas bahwa siapa pun yang terbukti bermain di balik praktik ini akan diseret ke meja hukum. Zulhir menyebut penyidik tidak hanya menargetkan pelaku lapangan. “Kami membidik aktor yang mungkin mendanai dan mengendalikan pembukaan lahan ini,” katanya.

Penyidik kini berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II. Dari catatan dinas, kawasan hutan produksi di Peudada selama ini kerap menjadi incaran karena aksesnya yang relatif mudah dan nilai ekonominya tinggi bagi perkebunan kelapa sawit. “Karena itu, kami perlu data akurat untuk memastikan apakah ada keterkaitan dengan jaringan usaha tertentu,” tambahnya.

Peudada bukanlah kasus tunggal. Dalam lima tahun terakhir, Bireuen masuk daftar wilayah rawan alih fungsi hutan menjadi kebun sawit. Pola yang muncul serupa yaitu lahan dibuka oleh kelompok kecil, lalu perlahan beralih ke tangan pemodal besar. Aparat menduga pola ini kembali berulang di Peudada.

Di tengah penyelidikan, Zulhir mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi kabar simpang siur. Namun, ia juga meminta publik tetap kritis. “Kasus ini akan kami buka setransparan mungkin. Jika terbukti ada cukong besar di baliknya, tidak ada alasan bagi kami untuk menutup-nutupi,” tegasnya. (RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…