KORUPSI besar di negeri ini jarang hadir dalam bentuk uang tunai yang berpindah tangan secara terang-benderang, namun lebih sering bersembunyi dalam kebijakan publik, kontrak strategis, hingga investasi yang tampak sahih di atas kertas. Inilah wajah grand corruption yang samar, sistemik, namun merugikan jutaan rakyat.
Kasus dugaan korupsi Chromebook yang menyeret nama Nadiem Makarim memperlihatkan pola tersebut. Kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, dengan lantang menyatakan kliennya tidak menerima sepeserpun dari proyek pengadaan laptop pada 2020-2022. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun dikutip menyebut tak ada indikasi markup.
Namun, ketiadaan markup bukan berarti ketiadaan korupsi. Susan Rose-Ackerman dalam Corruption and Government (1999) menekankan, grand corruption justru jarang muncul dalam praktik suap langsung. Tapi, hadir sebagai state capture, ketika pejabat tinggi mengarahkan kebijakan demi menguntungkan segelintir aktor ekonomi. Transparency International menyebut jenis korupsi ini paling merusak, karena sering kali lolos dari mekanisme pengawasan formal.
Jejak itu terlihat dalam kebijakan digitalisasi pendidikan. Kerjasama Kemendikbud dengan Google terkait aplikasi Chrome hanyalah pintu masuk. Setelah itu, PT Telkomsel, anak usaha Telkom yang menanam modal jumbo Rp 6,4 triliun di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), perusahaan yang lahir dari merger dua raksasa digital dan punya hubungan erat dengan Nadiem sebagai pendiri Gojek.
Investasi itu kini menjadi beban. Saham GOTO yang dibeli Telkomsel seharga Rp 270 per lembar pada 2020-2021 terjun bebas ke kisaran Rp 50. Laporan keuangan menunjukkan kerugian Telkomsel melonjak: dari Rp 403 miliar pada kuartal I tahun 2024 menjadi Rp 857 miliar pada kuartal II tahun 2024, meningkat 112,65 persen hanya dalam enam bulan. Kerugian itu bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan uang publik yang terbakar di pasar modal.
Apakah ini sekadar kalkulasi bisnis yang gagal? Atau justru ada jejak kuasa yang mengarahkan keputusan investasi tersebut?
Bank Dunia (2019) menegaskan, grand corruption sering kali mengambil bentuk kebijakan publik yang menyamarkan konflik kepentingan. Keuntungan personal tidak harus berupa uang tunai, bisa berupa reputasi, akses bisnis, atau legitimasi jangka panjang bagi perusahaan terkait. Dalam kerangka itu, argumen “tidak menerima sepeserpun” yang dikemukakan tim pembela Nadiem menjadi rapuh. Korupsi kelas elite justru bekerja lebih halus dimana keuntungan dialirkan lewat kanal investasi dan kebijakan, bukan lewat transaksi langsung.
Karena itu, Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti pada audit pengadaan Chromebook. Investigasi harus diperluas ke jejaring kebijakan digitalisasi pendidikan, kerjasama dengan Google, dan investasi Telkomsel di GOTO. Tanpa itu, kasus ini berisiko berakhir seperti banyak kasus korupsi elite sebelumnya, berhenti di permukaan, tanpa pernah menyentuh akar masalah.
Publik berhak tahu, apakah Nadiem Makarim hanya korban framing politik, ataukah ia bagian dari arsitek grand corruption era digital? Pertanyaan ini tak sekadar soal individu, tetapi menyangkut masa depan tata kelola publik di Indonesia. Jika grand corruption bisa bersembunyi di balik jargon “transformasi pendidikan”, maka kita sedang menghadapi wajah baru korupsi yang lebih licin, lebih sistemik, dan lebih sulit diberantas.
Penulis: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)








