Home » Uncategorized » Janji Bersih-Bersih Jaksa Calo Proyek Harus Dibuktikan

Janji Bersih-Bersih Jaksa Calo Proyek Harus Dibuktikan

IMG-20260725-WA0074

OPINI– Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dibangun melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan. Karena itu, setiap komitmen pemberantasan penyimpangan yang disampaikan pimpinan institusi tidak boleh berhenti sebagai slogan administratif. Ia harus diterjemahkan menjadi langkah penegakan disiplin, pengawasan internal, dan penindakan yang terukur.

Dalam konteks Kejaksaan Republik Indonesia, publik kembali mengingat komitmen Jaksa Agung yang melarang seluruh jajaran kejaksaan melakukan intervensi maupun campur tangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Larangan tersebut lahir bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, pengadaan pemerintah merupakan sektor dengan tingkat risiko korupsi yang tinggi karena mempertemukan anggaran publik, kewenangan birokrasi, dan kepentingan bisnis.

Masalahnya, di sejumlah daerah masih muncul tudingan mengenai adanya oknum aparat penegak hukum yang diduga ikut memengaruhi proses pengadaan pemerintah, baik melalui pendekatan informal, penggunaan pengaruh jabatan, maupun dugaan menjadi perantara kepentingan pihak tertentu. Tudingan seperti ini tidak otomatis berarti benar. Namun, jika terus berulang dan tidak direspons secara transparan, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar citra institusi. Yang dipertaruhkan adalah legitimasi penegakan hukum itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sebenarnya telah melakukan reformasi besar pada sistem pengadaan barang dan jasa melalui digitalisasi e-katalog, e-purchasing, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), serta penguatan regulasi oleh LKPP. Tujuan utama reformasi tersebut ialah mempersempit ruang negosiasi tertutup, meningkatkan persaingan sehat, dan memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Namun, secanggih apa pun sistem digital yang dibangun, integritas manusianya tetap menjadi faktor penentu. Intervensi informal terhadap pejabat pembuat komitmen, kepala dinas, maupun pelaku usaha tidak akan pernah dapat sepenuhnya dihilangkan hanya melalui aplikasi. Karena itu, pengawasan terhadap penyalahgunaan pengaruh oleh siapa pun, termasuk aparat penegak hukum, menjadi sama pentingnya dengan pengawasan terhadap pengguna anggaran.

Integritas Penegak Hukum Menjadi Taruhan

Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, institusi ini bukan hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga berperan dalam menjaga kewibawaan hukum dan kepentingan umum.

Karena itulah, setiap dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam praktik mencari rente proyek pemerintah harus dipandang sebagai persoalan kelembagaan, bukan sekadar pelanggaran individu. Integritas institusi akan sulit dipertahankan apabila masyarakat melihat adanya standar ganda antara penegakan hukum terhadap pihak luar dan pengawasan terhadap aparat internal.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi belanja negara dan tata kelola yang bersih. Data berbagai lembaga pengawas, termasuk kecenderungan perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa tetap menjadi salah satu area yang paling rentan terhadap penyimpangan.

Karena itu, setiap dugaan praktik “jaksa calo proyek” semestinya diuji melalui mekanisme resmi, baik oleh pengawasan internal Kejaksaan, Komisi Kejaksaan, maupun aparat penegak hukum yang berwenang apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Pendekatan berbasis pembuktian menjadi penting agar tidak berkembang menjadi stigma yang menggeneralisasi seluruh korps Adhyaksa.

Di sisi lain, Jaksa Agung telah berulang kali menegaskan bahwa tidak boleh ada aparat kejaksaan yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Komitmen tersebut kini diuji oleh harapan publik. Masyarakat tidak hanya menunggu pernyataan normatif, melainkan tindakan nyata berupa pemeriksaan terbuka terhadap setiap laporan yang kredibel, pemberian sanksi disiplin maupun pidana apabila terbukti, serta penyampaian hasil penanganannya kepada publik secara transparan.

Lebih jauh lagi, perlu dibangun sistem pengawasan yang tidak bergantung pada laporan masyarakat semata. Audit perilaku, pemetaan konflik kepentingan, penguatan fungsi pengawasan internal, perlindungan bagi pelapor (whistleblower), hingga pemanfaatan teknologi untuk memantau interaksi aparat dengan proses pengadaan merupakan langkah yang layak diperkuat.

Kepercayaan publik adalah modal utama lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat mulai meragukan independensi aparat, setiap proses hukum akan mudah dipersepsikan sebagai alat kepentingan, bukan instrumen keadilan. Dampaknya bukan hanya terhadap citra institusi, tetapi juga terhadap iklim investasi, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan publik di daerah.

Pada akhirnya, pertanyaan publik sesungguhnya sederhana: apakah larangan bagi jaksa untuk bermain dalam proyek pemerintah benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu? Jawaban atas pertanyaan itu tidak cukup diberikan melalui pidato atau surat edaran. Jawabannya hanya dapat dibuktikan melalui tindakan yang konsisten, transparan, dan berani menyentuh siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Reformasi penegakan hukum akan selalu dimulai dari kemampuan sebuah institusi membersihkan dirinya sendiri. Ketika pengawasan internal berjalan efektif, integritas aparat terjaga, dan setiap dugaan pelanggaran diproses secara terbuka berdasarkan bukti, kepercayaan publik akan pulih. Sebaliknya, apabila berbagai dugaan penyimpangan terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, publik akan terus menagih satu hal yang paling mendasar: pembuktian bahwa hukum benar-benar berlaku sama bagi semua, termasuk bagi aparat penegak hukum itu sendiri.

Penulis: Sri Radjasa M.BA ( Praktisi Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…