Home » Nasional » Jadi Destinasi Wisata Populer di Dunia, Arif Rahmansyah Marbun Dorong Percepatan Sertifikasi Halal di Provinsi Bali

Jadi Destinasi Wisata Populer di Dunia, Arif Rahmansyah Marbun Dorong Percepatan Sertifikasi Halal di Provinsi Bali

IMG-20231104-WA0029
JAKARTA – Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Arif Rahmansyah Marbun bersama Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), menggelar forum diskusi Focus Group Discussion (FGD) percepatan sertifikasi halal di Provinsi Bali Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) Dan Pemberdayaan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Menjadi Rumah Potong Hewan  (RPH).
 
FGD yang dihadiri dari berbagai lembaga yang ada di Provinsi Bali seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Perwakilan Pemerintah Daerah, PT Bank Syariah Indonesia, LPPOM MUI, pelaku usaha RPH, dan unsur lainnya.  
 
Selain itu hadir juga Asisten Staf khusus Wapres Fiqih Radito dan  Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan, Deputi Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Setwapres Ahmad Lutfie.
 
Arif Rahmansyah Marbun menjelaskan FGD ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat sertifikasi halal di Provinsi Bali. Apalagi menurutnya, saat ini Bali merupakan destinasi populer kedua di dunia setelah Dubai.
 
Seperti diketahui, situs perjalanan Trip Advisor menempatkan Bali sebagai destinasi terpopuler kedua di dunia tahun 2023 pada penghargaan Travellers’ Choice Award for Destination menggungguli London.  Bali berada dibawah Dubai, Uni Emirat Arab yang ditetapkan sebagai tempat destinasi paling populer di dunia.
 
Arif Marbun menjelaskan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pariwisata dan menjamin perlindungan konsumsi makanan halal bagi masyarakat muslim maupun turis muslim yang berkunjung ke Provinsi Bali, pemerintah hadir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta aturan teknis turunannya.  
 
“Kebijakan tersebut telah mengamanatkan kewajiban sertifikat halal pada produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa sembelihan yang bersedar di wilayah Indonesia, dengan batas waktu penyelesaian hingga 17 Oktober 2024 (tersisa waktu kurang dari satu tahun),” ujarnya di Bali, Kamis 2 November 2023.
 
Selain itu, percepatan sertifikasi halal di Bali ini juga sesuai dengan program Global Halal Hub yang dicanangkan oleh Wapres K.H. Ma’ruf Amin 
 
“Keuntungan adanya Global Halal Hub adalah terbinanya banyak UMKM yang diharapkan akan menaikkan kelasnya dari usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha besar,” ujar Wapres beberapa waktu lalu.
 
Arif Marbun mengatakan seluruh unsur di Provinsi Bali mendukung upaya percepatan sertifikasi halal yang kini didorong oleh pemerintah pusat.
 
“Semua unsur akan memberikan dukungan dengan langkah-langkah konkrit percepatan sertifikat halal melalui sinergitas program pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) yang merupakan titik kritis kehalalan daging (pada saat penyembelihan), dan kemudahan memperoleh sertifikat halal bagi Rumah Potong Hewan (RPH R/U) di provinsi Bali,” terangnya.[Ril]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…