Home » Aceh » Isu Ceceran Batu Bara Terus Terjadi, DPRK Minta PJ Bupati Evaluasi Kadis DLHK Aceh Barat

Isu Ceceran Batu Bara Terus Terjadi, DPRK Minta PJ Bupati Evaluasi Kadis DLHK Aceh Barat 

IMG_20240905_104247

ACEH BARAT _Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Azwir, meminta kepada Penjabat (PJ) Bupati Mahdi Efendi, agar mengevaluasi kinerja Kepala dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang dianggap telah menyampingkan tugas, Kamis, 5 September 2024.

Azwir mengatakan, baru-baru ini Kepala DLHK Aceh Barat, menyampaikan kesejumlah media massa untuk tidak terprovokasi terkait dengan isu ceceran batubara di pesisir laut Kecamatan Mereubo, Aceh Barat, padahal ceceran batubara bara tersebut benar terjadi.

“Saya sangat menyesali atas pernyataan yang disampaikan Kepala DLHK Kabupaten Aceh Barat, yang menyampaikankan ke sejumlah media massa agar warga tidak terprovokasi dengan isu atas ceceran batu bara di bibir pantai Peunaga Pasi, paupun Peunaga Rayeuk,”ujar Azwir.

Menurut Azwir, pernyataan kepala DLHK terkesan menutup mata masyarakat agar tidak menyuarakan kebenaran perusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Aceh Barat, serta membantah pemberitaan sejumlah media terkait ceceran batu bara.

“Tidak sepantasnya seorang kepala dinas dibidang lingkungan hidup mengeluarkan statemen seperti itu, karena itu fakta yang terjadi,”ungkap Azwir.

Padahal menurut Azwir, media memberitakan semua fakta yang ada, sesuai dengan apa yang diamati di lokasi perstiwa.

“Seharusnya kepala DLHK mendukung kerja-kerja media yang sedang mengadvokasi isu lingkungan,”sebut Azwir.

Azwir menyebutkan, dirinya sedikitpun tidak ada niat untuk menghambat investasi di Aceh Barat, namun perusahaan tetap patuh pada Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau apa yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). 

“Kita meminta Pj. Mahdi Efendi segera evaluasi kinerja Kepalan DLHK. Ini masyarakat khawatir, saya menduga kepala DLHK berpihak ke perusahaan, karena pernyataan yang di keluarkan menjurus pembelaan terhadap perusahaan,” kata Azwir.

Azwir mempertegas agar Pj. Mahdi Efendi segera mengevaluasi Kadis DLHK, pihaknya juga setelah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan dan Tata Tertib (Tatib) pihaknya akan membentuk pansus serta menurunkan penyelam guna memastikan kerusakan bawah laut akibat tumpahan batu bara.

“Saya menduga, sudah terjadi kerusakan dibawah laut saat ini, baik dari terumpuk karang maupun dari keindahan pantai pesisir laut di kecamatan Meurebo,”tutup Azwir.||Alfianpasee

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…