Home » Opini » Ironi 80 Tahun Indonesia Merdeka, Negeri Subur yang Justru Bergantung pada Beras Impor

Ironi 80 Tahun Indonesia Merdeka, Negeri Subur yang Justru Bergantung pada Beras Impor

IMG-20250808-WA0033

DESA Paku Haji di pesisir Tangerang dulu dikenal sebagai lumbung padi bagi Jawa Barat dan Banten. Hamparan sawah hijau yang membentang luas menjadi sumber kehidupan para petani untuk mampu menghidupi keluarga, membiayai sekolah anak-anak, dan melahirkan generasi penerus bangsa. Kini, pemandangan itu berubah. Para petani yang dulu bersemangat menyongsong hari, kini hanya duduk termangu dengan tatapan kosong. Sawah mereka tergusur, digantikan oleh perumahan mewah, pabrik, dan pusat perbelanjaan yang lahir dari keserakahan penguasa daerah yang tunduk pada kepentingan oligarki demi fee pembangunan.

Setiap tahun, Indonesia kehilangan sekitar 96.512 hektare lahan sawah produktif. Lahan ini bukan hilang untuk pembangunan infrastruktur vital, melainkan untuk proyek properti milik cukong dan oligarki. Padahal, sawah adalah penopang hidup rakyat. Akibatnya, petani terjepit oleh minimnya lahan, mahalnya pupuk, maraknya pupuk palsu, hingga rantai pasok yang dikuasai kartel dan tengkulak. Ironis, Indonesia yang pernah dijuluki “macan agraris Asia Tenggara” kini harus mengimpor 4,52 juta ton beras per tahun dari negara yang dulu belajar bercocok tanam dari kita.

Jika tren ini dibiarkan, diperkirakan pada 2035 lahan pertanian Indonesia hanya tersisa 6,5 juta hektare. Inilah bentuk penjualan kedaulatan pangan: mengganti lahan subur denganb properti yang nilainya hanya sesaat. Pemerintah memang mencoba program perbaikan, seperti food estate di Kalimantan Tengah, namun tanpa perencanaan matang, proyek ini berakhir mengecewakan. Lahan gambut yang dikonversi tanpa studi kelayakan, sistem irigasi amburadul, dan target produksi yang hanya sebatas mimpi membuat hasilnya jauh dari harapan.

Alih-alih belajar dari kegagalan, pemerintah mengulang pola yang sama di Papua dan Sumatera Utara. Di Papua, proyek ini bahkan berpotensi menimbulkan konflik karena menggusur lahan ulayat dan adat yang memiliki ikatan sejarah serta spiritual kuat bagi masyarakat setempat. Persoalan irigasi pun kembali mengancam kegagalan.

Program “Pertanian 4.0” yang digembar-gemborkan, lengkap dengan drone, IoT, dan AI, tampak modern namun terputus dari realitas. Sebagian besar petani berusia di atas 50 tahun dengan pendidikan SD, sehingga sulit beradaptasi dengan teknologi canggih tanpa pendampingan intensif.

Di sisi lain, harga beras yang mahal tidak berbanding lurus dengan pendapatan petani. Dari harga jual Rp 12.000–15.000/kg di konsumen, petani hanya menerima sekitar Rp 5.000/kg gabah. Tengkulak, pabrik, dan distributor mengambil porsi keuntungan terbesar, sementara petani tetap berada di titik terlemah.

Menjelang 80 tahun kemerdekaan, sudah saatnya pembangunan pertanian tidak hanya berorientasi pada swasembada beras, tetapi juga diversifikasi pangan. Padi bukan satu-satunya komoditas yang dapat menopang ketahanan ekonomi nasional. Namun, fakta pahit tetap sama, sejak 1945 hingga hari ini, kehidupan petani Indonesia nyaris tak berubah, tetap miskin, tersisih, dan jauh dari sejahtera.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…