Home » Hukum/Kriminal » Inspektorat Agara Limpahkan 35 Berkas Pengulu Korupsi ADD ke Kejari, GeRAK: Penanganan Kasus Lamban

Inspektorat Agara Limpahkan 35 Berkas Pengulu Korupsi ADD ke Kejari, GeRAK: Penanganan Kasus Lamban

16_36_09_ASKHALANI-GERAKK-ACEHH
ACEH TENGGARA_ Inspektorat Aceh Tenggara (Agara) telah melimpahkan 35 perkara dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten setempat.
 
Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, Abdul Kariman, Senin (20/5/2024) mengatakan, dari 45 desa yang berperkara ADD- nya, 35 berkas perkara ADD yang melibatkan pengulu kute telah dilimpahkan ke Kejari Aceh Tenggara pada April 2024.
 
Sementara itu, 10 desa yang melibatkan Pengulu/mantan Pengulu Kute telah diselesaikan pihak Inspektorat.
 
Namun, Abdul Kariman tidak menjelaskan secara detail pengembalian dan mekanisme kasus ADD yang sudah berjalan selama empat tahun ini, karena sedang dalam perjalanan kedinasan menuju Banda Aceh.
 
Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani SHI mengatakan, penanganan kasus dugaan korupsi ADD di Aceh Tenggara sangat lamban.
 
Ini menunjukkan ketidak seriusan menuntaskan kasus dugaan korupsi Dana Desa yang sudah bertahun-tahun terjadi.
 
Dampak lambannya penanganan ini membuat para Pengulu Kute tidak jera ketika melakukan tindakan melanggar hukum seperti korupsi ADD.
 
Jadi, GeRAK Aceh berharap pihak aparat penegak hukum (APH) dapat menuntaskan kasus ADD yang bertahun-tahun mangkrak ini sampai tuntas dan adanya pengembalian uang rakyat ke kas.
 
Karena, kalau perkara dugaan korupsi ini hanya pembenahan administrasi bagi Pengulu Kute saja, tentunya tak ada efek jera karena tak ada pengembalian terhadap perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana korupsi.
 
Lanjutkan, saat ini saja berdasarkan informasi dari masyarakat, ada beberapa kasus ADD yang dilaporkan masyarakat ke Kejari Aceh Tenggara, dan Inspektorat, bahkan ke aparat kepolisian.
 
Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam penuntasan kasus korupsi terhadap laporan penyimpangan ADD di internal Pemkab Agara (Inspektorat) sangat kecil.
 
“Ini menjadi tugas Pj Bupati Aceh Tenggara untuk mengawasi kinerja Inspektorat Agara dan harus mempunyai target dalam menuntaskan setiap laporan masyarakat,” kata Askhalani SHI.(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…