Home » Aceh » Ini Tanggapan Kadis Pendidikan Aceh Utara Soal Isu Pungli ARKAS PAUD

Ini Tanggapan Kadis Pendidikan Aceh Utara Soal Isu Pungli ARKAS PAUD

IMG_20240229_173359

ACEH UTARA – Isu sejumlah kepala sekolah Anak Usia Dini (PAUD) yang mengeluh keberatan atas kebijakan oknum operator di lingkup Dinas pendidikan Aceh Utara mulai terendus yang diduga melakukan pungli.

Tak tanggung – tanggung sikap semena operator yang tak segan mempersulit bahkan mencoret berkas ARKAS apabila para Kepsek tidak memberikan uang setoran dengan dalih “Uang Minum”.

Bahkan menurut salah satu berita media Online, para kepsek bukannya diberikan bimbingan namun malah merasa dirugikan, apalagi melihat tingkah oknum operator Dapodik yang harus disodorkan uang.

“Kami merasa keberatan dan tidak nyaman oleh sikap oknum operator Dapodik yang meminta uang minum saat membawakan Arkas untuk diperiksa di dinas tersebut,” kata salah seorang Kepsek PAUD yang namanya tidak ingin disebutkan disalah satu media online, Rabu 28 Februari 2024.

Bantahan pun dilakukan oleh operator Disdikbud Aceh Utara, Munzahari yang merupakan honorer, ia membantah telah meminta uang saat pemeriksaan ARKAS, lain hanya bila pemberian itu merupakan inisiatif sendiri dan keikhlasan dari para Kepsek.

Ia merasa pekerjaannya sudah sesuai tupoksi dalam hal mengawasi, membimbing dan memeriksa tugas para Kepsek tersebut.

Lalu, bagaimana sikap kepala dinas pendidikan Aceh Utara Jamaluddin, dalam menyikapi hal ini?

Apakah yang akan dilakukan pihak dinas bila Oknum tersebut benar melakukan pengutipan liar (pungli)?

Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Aceh Utara Jamaluddin memastikan tidak ada temuan pungli berkedok meminta uang minum pada saat proses dilakukan bimbingan dan pemeriksaan laporan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas) kepala sekolah PAUD.

Menurutnya, oknum petugas operator tersebut sudah melaksanakan tugas sebagaimana yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan sedikit uang yang diterima operator tersebut merupakan pemberian ikhlas dari kepsek PAUD.

“Itu pun tanpa diminta atau di patok, dan itu murni dari ketulusan pribadi pihak kepala sekolah tanpa ada paksaan atau patokan dari dia, dan itu juga diakui langsung oleh pihak kepala sekolah di hadapan saya tadi,” ungkap Jamaluddin, Kamis (29/2/2024).

Ia juga telah memanggil pihak kepala sekolah dan oknum operator honorer yang diduga melakukan pungli untuk dimintai kejelasan, namun pihaknya menilai hal ini merupakan miskomunikasi.

Jamaluddin juga menegaskan, tidak pernah memerintah pegawainya untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun, Ia Secara tegas meminta kepada bawahannya untuk tidak menyalahgunakan wewenang dalam pekerjaan untuk mengantisipasi hal demikian tidak terulang kembali.

“Kita sudah tegaskan hal itu, ke depannya tidak ada yang namanya lagi uang pengertian maupun pribadi. Bila itu masih dilakukan saya akan memberi sangsi tegas, baik itu si pemberi maupun si penerima,” tegas Jamaluddin.[Mirza Ahmad]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…