Home » Nasional » IJW Minta PPATK Telusuri Aliran Dana PWI Gate Empat Oknum PWI Pusat

IJW Minta PPATK Telusuri Aliran Dana PWI Gate Empat Oknum PWI Pusat

IMG-20240619-WA0007

JAKARTA_ Kasus PWI Gate, Korupsi dan atau penggelapan dana bantuan Sponsorship UKW PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dari BUMN yang melibatkan empat oknum pengurus PWI Pusat, terus bergulir. Kali ini Indonesian Journalist Watch (IJW) minta PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) telusuri Transaksi Keuangan mereka.

IJW menilai ini penting, karena kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan UKW PWI ini boleh dibilang tidak sedikit milyaran. Sementara Dulu Ketua DPD RI, Irman Gusman hanya menerima Rp.100 juta dari kasus importasi gula rafinasi dipenjara. Masak oknum PWI yang lebih besar didiamkan saja.

Adapun empat orang pengurus harian PWI Pusat yang terlibat yaitu Ketum PWI, Hendri Ch.Bangun, Sekjen, Sayid Iskandarsyah, Wabendum, M.Ihsan dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah. DK PWI Pusat, 16 April 2024 telah berikan sangsi keras dan rekomendasi pemecatan sebagai pengurus harian PWI Pusat.

Kepada media di Jakarta, Ketua Umum IJW, HM.Jusuf Rizal,SH mengatakan, ada beberapa alasan kenapa IJW konsisten membongkar kasus PWI Gate ini. 

Pertama, karena kasus ini memalukan dan merupakan tamparan bagi insan pers. Merusak citra, wibawa dan nama organisasi PWI maupun jurnalis secara umum.

“Dulu kami bangga menjadi jurnalis karena ada idealisme, integritas dan semangat bela negara. Bangga menjadi anggota organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) tertua di Indonesia itu. Tapi setelah kasus ini, banyak orang mencibir menyebut wartawan juga sudah korupsi. Malu kita,” ungkap Jusuf Rizal.

Kedua, kasus ini harus dituntaskan karena untuk memberi pelajaran agar dalam mengelola organisasi, siapapun itu harus memegang prinsip transparan, akuntabel dan profesional, tidak terkecuali PWI. Karena bagaimana mungkin mendidik wartawan muda dengan etika dan moral, jika di pucuk pimpinannya saja sudah busuk.

Ketiga, agar keuangan organisasi tidak dicuri oleh oknum-oknum seolah-olah karena memiliki otoritas bisa semaunya melakukan Abuse Of Power (Penyalahgunaan wewenang) yang merugikan organisasi PWI. 

“Uang milyaran itu besar bagi wartawan yang hidupnya bergantung pada tulisan. Anda bisa bayangkan wartawan non anggota Dewan Pers, cari duit Rp.50 ribu saja susahnya minta ampun. Bahkan tidak jarang diusir seperti pengemis. Padahal mereka juga punya hak yang sama, dan itu jumlahnya ribuan diberbagai daerah. Tapi pengurus Pusat PWI pesta pora jadikan bancak’an makan duit negara. Ini ironis dan miris,” papar Ketum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) itu.

Menurut Jusuf, hal itulah yang mendasari IJW meminta PPATK agar menyelidiki aliran dana Sponsorship UKW PWI-BUMN tersebut. 

“Siapa yang menerima. Ditransfer kemana saja. Jika disebutkan ada dana Cashback akan terlihat jelas, siapa penerimanya. Kan rekeningnya bisa terbaca PPATK,” tandas Jusuf Rizal. *(FC-Goest)*

Tags

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…