Home » Opini » Hukum Tanpa Wajah Keadilan

Hukum Tanpa Wajah Keadilan

ChatGPT Image 2 Jan 2026, 22.48.26.png

HUKUM selalu diklaim netral. Namun di tangan kekuasaan yang rakus wewenang, ia dapat berubah menjadi alat penakut yang sah. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sejak 2 Januari 2026 menandai babak baru itu. Negara tampak semakin lihai menyembunyikan watak otoritariannya di balik bahasa hukum.

Kekhawatiran publik bukan tanpa dasar. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, yang beranggotakan YLBHI, ICJR, KontraS, SAFEnet, hingga Amnesty International Indonesia yang menyatakan Indonesia berada dalam kondisi darurat hukum. Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menyebutnya sebagai tanda bangkitnya kembali rezim otoritarian. Hukum pidana tidak lagi sekadar instrumen keadilan, melainkan mekanisme kontrol sosial.

KUHP baru memperluas ruang kriminalisasi, terutama terhadap ekspresi dan kritik warga. Sementara KUHAP baru menambah daftar kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, tanpa pengawasan yudisial yang memadai. Dengan dalih “keadaan mendesak”, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran rekening, hingga pembatasan ruang digital dapat dilakukan tanpa izin pengadilan. Dalam negara hukum, kewenangan semacam ini seharusnya menjadi pengecualian. Kini, ia justru dijadikan aturan.

Masalahnya, perluasan kekuasaan ini terjadi di atas fondasi penegakan hukum yang rapuh. World Justice Project Rule of Law Index menempatkan Indonesia di peringkat 92 dari 142 negara. Angka ini menegaskan rendahnya akuntabilitas aparat dan lemahnya perlindungan hak asasi. Dalam praktik, malicious investigation dan peradilan sesat bukan lagi cerita pinggiran, melainkan bagian dari keseharian sistem peradilan pidana.

Proses kelahiran KUHAP baru sendiri sarat cacat prosedural. Pembahasan dilakukan tergesa-gesa, partisipasi publik direduksi, dan aturan turunan belum tersedia. Hak publik untuk didengar dan dipertimbangkan sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi, justru sekadar menjadi formalitas. Kekosongan regulasi pelaksana memberi ruang tafsir sepihak aparat, yang rawan ditarik ke kepentingan politik penguasa.

Dalam situasi ini, anekdot pahit kembali relevan, yaitu jika ingin mencari orang baik, jangan mencarinya di ruang kekuasaan, tapi di balik jeruji besi. Sindiran ini mencerminkan krisis kepercayaan yang akut. Hukum kehilangan wibawanya karena ia tidak lagi menghadirkan keadilan, melainkan ketakutan.

Tanggung jawab konstitusional kini bertumpu pada Presiden Prabowo Subianto. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Dalam krisis hukum, diam bukanlah pilihan netral. Ia adalah sikap politik. Presiden dituntut tidak sekadar menjadi pengelola kekuasaan, tetapi penjaga konstitusi.

Krisis ini diperparah oleh disfungsi peradilan yang kronis. Simon Butt, dalam Judicial Dysfunction in Indonesia (2023), menggambarkan peradilan Indonesia sebagai institusi yang terjebak dalam korupsi struktural. Gary Goodpaster bahkan menyebut sistem hukum Indonesia lebih dapat diandalkan untuk melindungi korupsi ketimbang menegakkan keadilan. Ketika hukum kehilangan kredibilitasnya, negara kehilangan legitimasi moral.

Indonesia sebetulnya punya pilihan lain. Georgia, negara bekas komunis, membuktikan bahwa reformasi hukum radikal mungkin dilakukan. Aparat korup disingkirkan, transparansi ditegakkan, dan presiden berdiri sebagai benteng terakhir konstitusi. Reformasi semacam ini menuntut keberanian politik, bukan sekadar retorika hukum.

Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan, apakah Indonesia akan terus memelihara hukum tanpa wajah keadilan, atau berani mengoreksi arah sebelum negara benar-benar berubah menjadi mesin ketakutan yang sah? Dalam negara demokrasi, hukum seharusnya menenangkan warga, bukan membuat mereka belajar hidup dalam rasa takut.

 

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…