Home » Daerah » HRB Nilai Tuduhan Anggota DPR Terkait Pengelolaan Keuangan Merupakan Tendensius

HRB Nilai Tuduhan Anggota DPR Terkait Pengelolaan Keuangan Merupakan Tendensius

SUBULUSSALAM- H Rasyid Bancin (HRB) menanggapi isu yang dilontarkan oleh seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpin RABBANI tidak serius dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Tentu ini menjadi tuduhan yang sangat tendensius.

“Tuduhan salah satu anggota dewan terhormat yang menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpin RABBANI tidak becus dalam pengelolaan keuangan daerah, tentu tuduhan ini sangat tendensius,” sampai HRB melalui keterangan pers nya kepada media ini, Selasa, (27/5).

Lanjut HRB dalam keterangannya tersebut, mengingat pemerintah kita sejauh ini masih melakukan upaya-upaya yang bertujuan agar Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam segera kembali pulih kondisi keuangannya. Tentu ini menjadi harapan kita bersama.

“Upaya pemerintah saat ini untuk menyegerakan pemulihan keuangan, tentunya menjadi harapan kita bersama pemerintahan yang dipimpin RABBANI bukan tidak serius, akan tetapi kondisi saat ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, tentu sangat tidak mungkin kita uraikan satu persatu,” ujar HRB.

Alasan tersebut, tidak dapat diuraikannya, dikarenakan ada hal yang bersifat kompleks dan tak terlepas dari sisi politis yang sangat berpotensi mempengaruhi kebijakan keuanga daerah kota Subulussalam.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah beban hutang yang dihimpun Pemerintah Subulussalam, lanjut HRB. Hingga saat ini mencapai 241 Miliar, dimana hasil hitung ini sangat mendekati hasil hitungan yang di lakukan oleh Badan Pemriksa Keungan (BPK) terhadap beban hutang pemerintah kota Subulussalam yang berjumlah sekira 244 Miliar.

“Tentu sangat wajar dengan beban hutang yang begitu besar, sangat mempengaruhi Spesific Grant (SG) APBK TA 2025, karena pemerintah kita perlu kehati-hatian tinggi. Tidak serampangan, dan tidak barbar sehingga APBK kita tepat sasaran dan tepat guna. Sesuai visi misi Pemerintahan RABBANI,” imbuh HRB.

Terkait statement liar oknum tertentu, dijelaskan HRB, yang mencoba membangun narasi narasi kegagalan Pemerintah Kota dalam pengelolaan APBK 2025. Erat kaitannya terhadap porsi anggaran.

Pemerintah Kota Subulussalam telah sepakat dan menawarkan APBK 2026 mendatang sebagai berikut.

1. 60% dari DAU Spesific Grant diperuntukkan bagi Pendidikan.

2. 25% dari DAU Spesific Grant diperuntukkan bagi Kesehatan.

3. 15% dari DAU Spesific Grant diperuntukkan bagi Infrastruktur.

“Persentase tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan dalam pengelolaan anggaran publik. Bukan dinikmati segelintir orang/oknum. Dan lucunya ada oknum Anggota Dewan yang berstatement di media yang pada dasarnya beliau menginginkan anggaran DAU Spesific Grant peruntukan Infrastruktur menjadi 30%. Ayolah pak dewan yg terhormat objektif lah melihat persoalan keuangan Kota kita ini, mari kita cari jalan keluar,” tutup HRB. (JD) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…