Home » Opini » Honesti Basyir Calon Dirut PT Telkom, Insubordinasi Terhadap Kebijakan Prabowo Sikat Koruptor

Honesti Basyir Calon Dirut PT Telkom, Insubordinasi Terhadap Kebijakan Prabowo Sikat Koruptor

IMG-20250521-WA0035

Opini oleh : Sri Radjasa, M.BA(Pemerhati Intelijen)

KASUS dugaan penyimpangan dalam pengadaan vaksin Covid-19 di Bio Farma, mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dalam laporan BPK terungkap sebanyak 3.208.542 dosis vaksin senilai Rp525,18 miliar belum terdistribusi dalam program Vaksinasi Gotong Royong (VGR). Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo, Senin (5/5/2025) lalu, membenarkan bahwa dalam kasus dugaan korupsi PT Bio Farma, Kejari kota bandung akan memeriksa mantan dirut PT Bio Farma Honesti Basyir.

Nama Honesti Basyir akhir-akhir ini, kembali ramai menjadi pembicaraan di media online, seiring dengan munculnya pemberitaan yang provokatif “Honesti Basyir calon kuat dirut PT Telkom”, bahkan digadang-gadang Honesti mendapat backup politik dari politisi papan atas yang namanya kerap dikatakan “orang kepercayaan prabowo”. Masuknya nama Honesti Basyir dalam bursa calon dirut PT Telkom, adalah sesuatu yang mustahil jika dihadapkan oleh UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyebutkan direksi harus memiliki integritas dan tidak pernah terlibat tindak pidana yang merugikan negara. Oleh sebab itu, pencalonan Honesti Basyir, sarat oleh campur tangan politisi di inner circle kekuasaan presiden Prabowo.

Ada apa dengan Honesti Basyir, sebagai warga negara Honesti seakan memiliki privilege, walaupun dirinya sedang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi, tetapi diberi kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih strategis. Hal tersebut amat bertentangan dengan Permen BUMN No. PER-10/MBU/2020 menekankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang mengharuskan pemilihan pejabat BUMN dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dari sudut pandang akal sehat dan etika moral, dapat dipastikan Honesti Basyir sangat tidak layak untuk dicalonkan dirut PT Telkom. Lebih tidak sehat lagi, para pihak yang menjadi centeng Honesti, untuk menduduki jabatan dirut PT Telkom.

Fenomena Honesti Basyir, merupakan implementasi politik sandera, dalam rangka memudahkan pengendalian pejabat yang menduduki jabatan basah. Eksploitasi BUMN oleh oknum politisi berkolaborasi dengan oknum oligarki, ternyata terus hidup di era kepemimpinan presiden Prabowo. Legacy pengelolaan BUMN sebagai sapi perahan para pejabat terkait, nampaknya akan berkepanjangan, hanya pemainnya yang berganti.

Pencalonan Honesti Basyir sebagai dirut PT Telkom, sama sekali tidak mencerminkan mutualistic symbiotic dengan kebijakan PT Telkom untuk memulihkan harga saham dan penyehatan manajemen, justru lebih menunjukan adanya kepentingan bisnis pihak tertentu yang berpotensi mengancam kinerja PT Telkom dalam jangka panjang. Penempatan dirut baru PT Telkom, sesungguhnya menjadi tantangan presiden Prabowo, untuk menunjukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Jika kemarin presiden Prabowo bertekad, mengejar koruptor sampai ke kutub, lantas apa kata dunia jika hari ini terduga korupsi, dengan tenang menduduki jabatan basah, atas budi baik orang kepercayaan presiden?.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…