Home » Aceh » Himpunan Mahasiswa Islam Banda Aceh Mengecam Tindakan Represif Polresta Banda Aceh

Himpunan Mahasiswa Islam Banda Aceh Mengecam Tindakan Represif Polresta Banda Aceh

IMG_20240824_175148

 

Himpunan Mahasiswa Islam Banda Aceh Mengecam Tindakan Represif Polresta Banda Aceh

 

BANDA ACEH_ Jumat pagi (23/8) suasana Banda Aceh dikejutkan oleh aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut perhatian terhadap kebijakan DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Aksi tersebut berlangsung di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan membawa aspirasi mendalam mengenai pengesahan RUU Pilkada yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.

Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menyuarakan protes terhadap DPR RI yang dianggap tidak menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), mengabaikan konstitusi, dan menggerogoti esensi demokrasi. Aksi unjuk rasa yang dimulai pada sore hari berlangsung damai dan teratur, di mana masing-masing perwakilan kampus dan organisasi menyampaikan pandangan dan keresahan mereka dengan penuh kekhidmatan.

Namun, suasana damai tersebut berubah menjadi kacau setelah maghrib. Polresta Banda Aceh, sebagai aparat penegak hukum, melakukan tindakan represif yang melanggar hukum dan prinsip hak asasi manusia. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai norma-norma etika, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 5, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan damai dan tidak kekerasan, serta tindakan aparat yang bertentangan dengan ketentuan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Mahasiswa yang hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka sebagai bentuk partisipasi aktif dalam demokrasi seharusnya dilindungi dan dihormati. Namun, kenyataannya, tindakan represif aparat Polresta Banda Aceh menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak-hak demokrasi yang fundamental.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banda Aceh dengan tegas mengecam dan mengutuk tindakan aparat Polresta Banda Aceh yang dinilai tidak berperi kemanusiaan dan mengabaikan hak-hak demokrasi mahasiswa. Tindakan represif ini bukan hanya merugikan para mahasiswa, tetapi juga mencoreng citra penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Aceh.

Ketua Umum HMI Cabang Banda Aceh, Syifaul menyebutkan “tindakan aparat pada malam tadi sangat disayangkan, para aparat yang bertugas telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa kepolisian harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan harus menjaga ketertiban masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia. Namun, tindakan aparat kepolisian ini sedikitpun tidak menghargai hak asasi manusia,” Tutur Syifaul.

“Kami menyeru kepada pihak berwenang untuk segera mengambil langkah tegas terhadap aparat yang bertindak melawan hukum dan untuk memastikan bahwa hak-hak demokrasi serta kebebasan berpendapat tetap dihormati dan dilindungi. HMI Banda Aceh berkomitmen untuk terus memantau dan menuntut keadilan serta transparansi dalam penegakan hukum di tanah air, “ujarnya.(Khairul) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…