Home » Aceh » Heboh Beredar Spanduk Minta Kepala BP2JK Aceh Dicopot

Heboh Beredar Spanduk Minta Kepala BP2JK Aceh Dicopot 

IMG-20231224-WA0017

BANDA ACEH– Pasca munculnya berbagai kritikan elemen sipil terkait proses pelelangan di BP2JK Aceh yang dinilai sarat KKN, kini heboh beredar spanduk di berbagai titik di Banda Aceh yang meminta agar kepala BP2JK Aceh di copot.

Spanduk itu terlihat terpasang di kawasan Darussalam dekat Kantor BP2JK Aceh bertuliskan “Bapak Menteri Menteri Lihatlah di Aceh, Gara-gara Anak Buah Bapak Pembangunan Aceh Hancur Pak. #Copot Kepala BP2JK Aceh”. 

Tak jauh dari lokasi spanduk warna putih tersebut juga terpajang spanduk yang bertulisan “Apa Guna APBN di Aceh, Jika Proses Tendernya di Aceh KKN dan Pembangunannya Mangkrak. #Copot Kepala BP2JK Aceh”.

Sementara di Depan Kantor Gubernur Aceh, tepatnya depan gedung Balai Meuseraya Aceh (BMA) spanduk berwarna biru terpajang bertulisan “KPK Ayo Jalan-jalan ke BP2JK Aceh, KKN dalam Lelang di Lembaga Ini Sudah Stadium 4. #Usut Mafia Proyek di BP2JK Aceh”. Kemudian di kawasan setempat juga spanduk lainnya ditulis “Copot Kepala BP2JK Aceh dan Peiksa Pokja-pokja BP2JK Aceh. Lelang Sarat KKN Bikin Hancur Pembangunan Aceh, Bantuan Pusat Jadi Tak Ada Artinya”.

Tak jauh dari situ, spanduk bertulisan “Persekongkolan Tender di BP2JK Aceh berakhibat Proyek APBN Banyak mangkrak, dan Bantuan Pusat Tak Dapat Dimanfaatkan Rakyat. #Copot Kepala BP2JK Aceh”.

Di dekat satker P2JN Aceh di kawasan Pango, spanduk senada juga terlihat. Spanduk itu berisi “Satu perusahaan menangkan tiga tender dalam waktu bersamaan, kalau bukan karena orang dalam di BP2JK Aceh mana mungkin. #Copot Kepala BP2JK Aceh.”

Tak sebatas disitu, ternyata di jalan ke arah Bandara SIM Jalan Blang Bintang lama juga terdapat spanduk dengan tulisan. “Menteri PUPR Hidup Sederhana, Anak Buahnya Kaya Raya, Pengaturan Proyek Jadi Makanan Sehari-harinya. #Usut KKN di BP2JK Aceh #Copot Kepala BP2JK Aceh.”

Tiga Mega Proyek Satu Perusahaan dan Pemenang Tender dengan SBU Mati

Sebelumnya, Lembaga Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyurati Pokja Pemilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Kementrian PUPR tentang penetapan PT.FATA PERDANA MANDIRI sebagai pemenang tender paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang bersumber dari APBN 2024 Nilai Penawaran RP.34.394.783.000,-

Diketahui PT. FATA PERDANA MANDIRI tidak memenuhi syarat SBU dimana Sertifikat Badan Usaha SI 001 KBLI 2017 sudah habis masa berlaku sejak tanggal 14-01-2022, SBU BS 010 KBLI 2020 Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air status SBU nya sudah dibekukan atau dicabut sejak tanggal 07-09-2023.

Berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB III Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf B Angka 1.huruf b. Pokja Pemilihan memeriksa masa berlaku Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya dengan ketentuan ; Izin/Sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan GUGUR.

“Dalam kasus tender Paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang dimenangkan oleh PT. FATA PERDANA MANDIRI batas akhir upload Penawaran tanggal 30-10-2023 sedangkan SBU terbaru BS 010 terbit atau disetujui tanggal 20-12-2023 artinya tidak sesuai dengan ketentuan BAB III Angka 1 huruf b,”ungkap Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Sabtu 23/12/2023.

Tak hanya itu, sorotan terkait kinerja BP2JK Aceh juga dikemukakan DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh yang mendesak agar KPK RI segera mengusut adanya berbagai indikasi KKN di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Aceh.

Salah satu indikasi yang terjadi saat ini yakni Pokja Pemilihan pada BP2JK memenangkan PT Alas Putra pada tiga paket sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan.

“Ini tentunya menjadi tanda tanya publik, karena perusahaan yang sama dimenangkan dalam waktu hampir bersamaan pada 3(tiga) paket puluhan milyar. Ada permainan apa di balik semua itu,” ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Jumat 22 Desember 2023.

Paket yang dimenangkan PT AP dalam waktu bersamaan itu yakni, Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar; Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar; dan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pase senilai Rp 22,8 miliar.

“Jika kita lihat dari peserta tender ketiga paket tersebut, hampir semua perusahaan berpengalaman bukan perusahaan baru, tapi justru malah semuanya digugurkan dengan alasan sepele. Sehingga semakin menguatkan adanya indikasi pengaturan agar PT AP menjadi pemenang ketiga paket tersebut,” bebernya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…