Home » Aceh » Hasbullah Dukung Kebijakan Gubernur Aceh Ukur Ulang HGU

Hasbullah Dukung Kebijakan Gubernur Aceh Ukur Ulang HGU

IMG-20250217-WA0011

SUBULUSSALAM – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akan melakukan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Aceh, khususnya di Subulussalam.

Kebijakan tersebut, diterangkan Hasbullah SKM MKM ketua Komisi B setempat ini, bertujuan untuk memastikan bahwa lahan-lahan yang berada di luar HGU nantinya dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak.

Sebelumnya, kata Hasbullah, bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Transmigrasi.

Dalam pertemuan tersebut, timpal Hasbullah. Komisi B menemukan banyak kejanggalan terkait pengelolaan HGU oleh perusahaan perkebunan sawit di wilayah Kota Subulussalam.

Salah satu temuan yang mencolok adanya sebuah perusahaan yang diduga mengelola lahan di luar HGU seluas 2.700 hektare.

“Kami mendukung penuh kebijakan Gubernur Aceh untuk menertibkan penggunaan lahan oleh perusahaan perkebunan. Kami juga akan terus mengawal proses ini agar lahan di luar HGU benar-benar dikembalikan kepada masyarakat yang berhak di Subulussalam,” ujar Hasbullah. Senin, (17/2).

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi B, H. Abdul Hamid atau yang akrab disapa H. Joka. Ia menyatakan kesiapan Komisi B untuk mengawal setiap perusahaan di Kota Subulussalam yang terbukti mencaplok lahan di luar HGU.

“Kami akan terus memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh ada perusahaan yang beroperasi di luar HGU tanpa izin yang sah. Lahan tersebut seharusnya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas H. Joka.

Komisi B DPRK Kota Subulussalam berharap bahwa kebijakan ini dapat segera direalisasikan guna menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta menegakkan aturan terkait kepemilikan lahan di Aceh.

“Dengan langkah ini, diharapkan tidak ada lagi praktik penyalahgunaan lahan oleh perusahaan perkebunan di luar HGU yang merugikan masyarakat setempat,” jelas Hasbullah. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…