Home » Uncategorized » Hanzirwan: Jangan Giring Opini Publik, Usulan WPR Memang Dimulai dari Identifikasi Lokasi

Hanzirwan: Jangan Giring Opini Publik, Usulan WPR Memang Dimulai dari Identifikasi Lokasi

IMG-20260726-WA0114

TAPAKTUAN— Dewan Pembina Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Aceh Selatan, Hanzirwan Syah, ST, menilai pandangan yang menyebut usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tidak memiliki lokasi sehingga tidak layak diproses sebagai kesimpulan yang terburu-buru dan tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan WPR sebagaimana diatur dalam regulasi.

Menurut Hanzirwan, kritik terhadap kebijakan publik merupakan hal yang wajar. Namun, kritik seharusnya didasarkan pada ketentuan hukum, bukan asumsi yang berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Kami menghormati kritik. Tetapi jangan membangun opini publik dari asumsi. Mekanisme pembentukan WPR sudah diatur secara jelas dalam regulasi. Yang sedang diusulkan hari ini adalah calon WPR, bukan WPR yang sudah ditetapkan,” kata Hanzirwan.

Ia menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang mengubah PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur bahwa penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus didahului dengan pembentukan WPR melalui sejumlah tahapan, mulai dari identifikasi wilayah, penyusunan dokumen pengelolaan, verifikasi, hingga evaluasi.

Ketentuan tersebut, kata dia, kembali dipertegas dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025, yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengusulkan WPR kepada pemerintah pusat.

Karena itu, Hanzirwan menilai anggapan bahwa usulan WPR tidak memiliki lokasi merupakan pemahaman yang tidak tepat terhadap proses administrasi pertambangan.

“Kalau ada yang mempertanyakan kualitas data usulannya, itu sah. Tetapi mengatakan lokasinya tidak ada sama sekali merupakan dua persoalan yang berbeda. Tahapan identifikasi wilayah memang menjadi pintu masuk sebelum ada penetapan Menteri,” ujarnya.

Ia mengatakan, mekanisme serupa telah dijalankan di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, hingga Sulawesi Utara, menurutnya, lebih dahulu mengusulkan ratusan blok WPR sebelum dilakukan verifikasi oleh Kementerian ESDM dan ditetapkan secara resmi.

Menurut Hanzirwan, Pemerintah Aceh saat ini hanya menjalankan prosedur yang sama.

“Gubernur Aceh telah meminta bupati dan wali kota yang memiliki potensi pertambangan rakyat agar mengusulkan lokasi WPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu berarti pemerintah menjalankan amanat regulasi, bukan membuat aturan baru,” katanya.

Ia menilai pandangan bahwa WPR tidak bisa diusulkan sebelum ditetapkan justru bertentangan dengan logika pembentukan WPR itu sendiri.

“Kalau logika itu dipakai, tidak akan pernah ada WPR di Indonesia. Sebab setiap penetapan selalu diawali dari usulan pemerintah daerah. Tidak mungkin Menteri menetapkan wilayah yang tidak pernah diajukan,” katanya.

Hanzirwan juga meminta publik tidak menyamakan penambang rakyat dengan pelaku pertambangan ilegal. Menurut dia, keduanya berada dalam posisi yang berbeda.

“Penambang rakyat sedang berupaya masuk ke dalam sistem hukum melalui WPR dan IPR. Mereka meminta dibina, didata, diawasi, dan diberi kepastian hukum. Sementara pertambangan ilegal adalah aktivitas yang beroperasi di luar ketentuan hukum dan dalam banyak kasus diduga memperoleh perlindungan dari oknum tertentu,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa penyamaan kedua kelompok tersebut berpotensi melahirkan stigma terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan tradisional.

Di sisi lain, Hanzirwan menilai tujuan utama lahirnya PP Nomor 39 Tahun 2025 dan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 adalah mempercepat legalisasi pertambangan rakyat, menekan praktik pertambangan tanpa izin, meningkatkan keselamatan kerja, memperbaiki tata kelola lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menutup keterangannya, Hanzirwan mengajak seluruh pihak mengawal percepatan pembentukan WPR agar upaya penertiban pertambangan tidak berhenti pada penindakan semata.“Kalau tujuan kita memberantas pertambangan ilegal, maka percepatan WPR harus didukung. Negara harus tegas terhadap pelaku yang mengambil keuntungan dari aktivitas melanggar hukum, tetapi pada saat yang sama juga wajib membuka ruang legal bagi masyarakat yang ingin menambang sesuai aturan,” kata Hanzirwan.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…